Lite Trans

Tag: Sri Mulyani

  • Sri Mulyani Pastikan Beasiswa KIP LPDP dan UKT 2025 Tak Dipotong: Anggaran Rp14,69 T untuk 1 Juta Mahasiswa

    Pemerintah pusat resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran 2025 untuk meminimalisir pemborosan dan memastikan penggunaan dana negara secara optimal. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan anggaran.

    Penjelasan Menkeu Soal Beasiswa KIP 2025

    Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta (14/2/2025), Sri Mulyani menyatakan:

    “Kami tegaskan beasiswa KIP tidak dipotong atau dikurangi. Anggaran Rp14,69 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa tetap utuh, sehingga penerima bisa melanjutkan studi tanpa gangguan.”

    Berikut rincian program beasiswa 2025:

    • KIP Kuliah: 1.040.192 mahasiswa (Rp14,69 T)
    • LPDP: 40.030 penerima
    • Beasiswa Kemendikbud Ristek & Kemenag: Tetap berjalan sesuai kontrak

    Baca Juga: Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025: Peluang Emas bagi PNS, TNI, dan Polri

    Dampak Efisiensi Anggaran pada Pendidikan Tinggi

    Kebijakan efisiensi difokuskan pada pengurangan belanja operasional seperti:

    • Perjalanan dinas
    • Seminar
    • ATK
    • Kegiatan seremonial

    Sri Mulyani menekankan:

    “Efisiensi tidak boleh memengaruhi UKT (Uang Kuliah Tunggal) tahun ajaran 2025-2026. Pemerintah akan teliti agar operasional kampus tetap lancar.”

    Dukungan Pengamat Ekonomi: KIP dan UKT adalah Investasi SDM Jangka Panjang

    Ekonom Universitas Binus, Doddy Ariefianto, mendukung keputusan pemerintah:

    “Subsidi pendidikan seperti KIP dan UKT bukan sekadar bantuan finansial, tapi investasi pembangunan SDM. Pemotongan akan hambat akses pendidikan anak kurang mampu.”

    Doddy menambahkan:

    • Pemotongan KIP/UKT berisiko turunkan kualitas SDM Indonesia.
    • Program ini krusial untuk keberlanjutan pembangunan nasional.

    Baca Juga: Cara Daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025: Sudah DiBuka!

    FAQ (Pertanyaan Umum):

    1. Apakah beasiswa KIP 2025 aman dari pemotongan?
      ✅ Ya, Menkeu menjamin anggaran Rp14,69 T untuk 1 juta mahasiswa tetap utuh.
    2. Apa saja yang terdampak efisiensi anggaran di sektor pendidikan?
      ➡️ Belanja operasional kampus (seminar, perjalanan dinas, dll), bukan beasiswa atau UKT.
    3. Bagaimana respons ahli ekonomi?
      📈 Pengamat mendukung penuh, menyebut KIP/UKT sebagai investasi strategis SDM.

  • Coretax Banyak Masalah, Sri Mulyani Minta Maaf

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf kepada para Wajib Pajak atas kendala yang terjadi dalam penggunaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Sistem baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut menuai keluhan selama masa transisi implementasinya.

    “Kepada seluruh Wajib Pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian serta masukan yang diberikan selama masa transisi ini,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resminya pada Kamis, 23 Januari 2025.

    Dalam unggahan itu, Sri Mulyani juga membagikan aktivitasnya mengunjungi beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) di Jakarta, termasuk KKP Kebayoran Baru, KKP Perusahaan Masuk Bursa, dan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO).

    Fokus pada Perbaikan Sistem
    Sri Mulyani menegaskan bahwa DJP terus berupaya memperbaiki sistem Coretax secara praktis dan pragmatis agar dapat segera mengatasi berbagai kendala yang muncul. Ia berharap Wajib Pajak tetap mendukung langkah ini demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik.

    “Kami berharap Wajib Pajak terus memberikan dukungan dalam upaya kami menyempurnakan sistem Coretax,” ujarnya.

    Ia mengakui bahwa penerapan sistem baru tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel.

    Apresiasi kepada Jajaran DJP
    Sri Mulyani juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DJP atas dedikasi mereka. Ia meminta timnya untuk tetap semangat dan proaktif dalam menghadapi tantangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Sistem perpajakan adalah fondasi bagi pembangunan, dan kita semua bertugas untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Peningkatan Layanan Coretax
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, melaporkan bahwa sejumlah perbaikan telah dilakukan, khususnya dalam layanan penerbitan faktur pajak. Hingga 21 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, tercatat 336.528 Wajib Pajak telah berhasil mendapatkan sertifikat digital atau elektronik untuk menandatangani faktur pajak.

    Selain itu, 118.749 Wajib Pajak telah berhasil membuat faktur pajak, dengan total 8.419.899 faktur yang diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 6.802.519 faktur dihasilkan melalui Coretax DJP, sedangkan sisanya sebanyak 1.617.380 faktur melalui aplikasi e-faktur desktop. Faktur yang telah divalidasi mencapai 5.630.494.

    Baca Juga: Cara Daftar NPWP Online melalui Coretax DJP

    Upaya Perbaikan Lanjutan
    Dwi menjelaskan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan layanan Coretax. Salah satunya adalah perbaikan modul registrasi untuk proses impersonate dan passphrase. Selain itu, DJP juga menambah server database guna meningkatkan kapasitas dan kecepatan lalu lintas data.

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi gangguan dan memastikan Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih lancar.

    Melalui komitmen untuk terus memperbaiki sistem Coretax, pemerintah optimistis dapat menghadirkan sistem perpajakan yang lebih modern dan mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.