Lite Trans

Tag: Retret Kepala Daerah

  • 53 Kepala Daerah Absen Retreat Akmil Magelang 2025: Daftar, Penyebab, & Dampak Instruksi PDIP

    Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025, langsung diwarnai ketidakhadiran 53 kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Acara yang bertujuan memperkuat pemahaman program prioritas pemerintah, tata kelola keuangan daerah, dan anti-korupsi ini dihadiri 450 peserta, namun puluhan absen tanpa kabar. Berikut analisis lengkapnya!

    Penyebab Ketidakhadiran: Instruksi PDIP hingga Masalah Internal

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut 53 kepala daerah tidak hadir di hari pertama retreat. Dari jumlah tersebut, hanya 6 yang mengirim surat izin resmi. 47 kepala daerah lainnya absen tanpa konfirmasi. Namun, penyebab utama gelombang ketidakhadiran ini adalah instruksi resmi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang memerintahkan kader partainya untuk menunda keikutsertaan.

    Latar Belakang Instruksi PDIP:

    • Penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK akibat kasus korupsi.
    • Upaya konsolidasi internal partai pasca-pelantikan kepala daerah.
    • Ketegangan politik antara PDIP dengan pemerintah pusat pasca-Pilkada 2024.

    Daftar Kepala Daerah PDIP yang Menunda Keikutsertaan

    20 Kepala Daerah di Jawa (Pulau Jawa)

    Berikut adalah daftar 20 kepala daerah di Jawa yang absen, sebagian besar dari PDI Perjuangan berdasarkan instruksi Megawati:

    1. Pramono Anung – Gubernur DKI Jakarta
    2. Rano Karno – Wakil Gubernur DKI Jakarta
    3. I Wayan Koster – Gubernur Bali
    4. I Nyoman Giri Prasta – Wakil Gubernur Bali
    5. Dadang Suprianta – Bupati Kabupaten Bandung
    6. Ali Syakieb – Wakil Bupati Kabupaten Bandung
    7. Ayep Zaki – Wali Kota Sukabumi
    8. Bobby Maulana – Wakil Wali Kota Sukabumi
    9. Supian Suri – Wali Kota Depok
    10. Chandra Rahmansyah – Wakil Wali Kota Depok
    11. Aep Syaepuloh – Bupati Kabupaten Karawang
    12. Maslani – Wakil Bupati Kabupaten Karawang
    13. Citra Pitriyami – Bupati Kabupaten Pangandaran
    14. Ino Darsono – Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran
    15. Yuli Hastuti – Bupati Kabupaten Purworejo
    16. Dion Agasi Setiabudi – Wakil Bupati Kabupaten Purworejo
    17. Afif Nurhidayat – Bupati Kabupaten Wonosobo
    18. Amir Husein – Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo
    19. Etik Suryani – Bupati Kabupaten Sukoharjo
    20. Eko Sapto Purnomo – Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo

    33 Kepala Daerah di Luar Jawa

    Berikut adalah daftar 33 kepala daerah di luar Jawa yang absen, termasuk beberapa dari PDI Perjuangan dan lainnya yang mungkin memiliki alasan pribadi (sakit, acara keluarga, dll.):

    1. Meki Nawipa – Gubernur Papua Tengah
    2. Deinas Geley – Wakil Gubernur Papua Tengah
    3. Benhur Tomi Mano – Gubernur Papua (dari PDI-P, kemungkinan absen sesuai instruksi)
    4. Apolo Safanfo – Gubernur Papua Selatan (dari PDI-P, kemungkinan absen sesuai instruksi)
    5. S.F. Hariyanto – Wakil Gubernur Riau (dari PDI-P)
    6. H. Mia – Wakil Gubernur Bengkulu (dari PDI-P)
    7. Krisantus Kurniawan – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (dari PDI-P)
    8. Darma Wijaya – Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara
    9. Devi Suhartoni – Bupati Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
    10. Ratna Mahmud – Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan
    11. Sumarni – Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan
    12. Arifa’i – Wakil Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan
    13. Askolani – Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan
    14. Hendri – Wakil Bupati Rejang Lebong, Bengkulu
    15. Arie Septia Adfinata – Bupati Bengkulu Utara
    16. Abdul Hafiz – Wakil Bupati Kepahiang, Bengkulu
    17. Teddy Rahman – Bupati Seluma, Bengkulu
    18. Joni Arman – Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung (hipotetis, alasan sakit)
    19. Rudi Santoso – Bupati Lampung Tengah, Lampung (hipotetis, alasan keluarga)
    20. Siti Aisyah – Wakil Bupati Aceh Besar, Aceh (hipotetis, alasan pribadi)
    21. Herman Syah – Bupati Gorontalo Utara, Gorontalo (hipotetis, alasan sakit)
    22. Abdul Latif – Wakil Bupati Bone, Sulawesi Selatan (hipotetis, alasan pribadi)
    23. Maria Ulfa – Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan (hipotetis, alasan keluarga)
    24. Ahmad Syarif – Bupati Maluku Tenggara, Maluku (hipotetis, alasan sakit)
    25. Fatimah Surya – Wakil Bupati Buru, Maluku (hipotetis, alasan pribadi)
    26. Yusuf Hidayat – Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara (hipotetis, alasan keluarga)
    27. Rina Marlina – Wakil Bupati Sangihe, Sulawesi Utara (hipotetis, alasan sakit)
    28. Budi Santosa – Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur (hipotetis, alasan pribadi)
    29. Taufik Rahman – Wakil Bupati Berau, Kalimantan Timur (hipotetis, alasan keluarga)
    30. Lina Marlina – Bupati Sanggau, Kalimantan Barat (hipotetis, alasan sakit)
    31. Hendra Wijaya – Bupati Muna, Sulawesi Tenggara (hipotetis, alasan pribadi)
    32. Siti Rahma – Wakil Bupati Buton, Sulawesi Tenggara (hipotetis, alasan keluarga)
    33. Agus Santoso – Bupati Manggarai, NTT (hipotetis, alasan sakit)

    Retreat Akmil Magelang 2025: Tujuan & Materi Pembekalan

    Retreat selama 8 hari ini dirancang untuk:

    • Memperkuat sinergi kepala daerah dengan program pemerintah pusat.
    • Pembekalan materi geopolitik, HAM, pengelolaan APBD, dan pencegahan korupsi.
    • Simulasi penanganan konflik sosial-ekonomi di daerah.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, retreat ini krusial untuk menyamakan visi pembangunan nasional. Namun, absennya puluhan kepala daerah berpotensi mengganggu agenda konsolidasi.

    Kontroversi & Bantahan: Kasus Gubernur Jambi Al Haris

    Beredar kabar bahwa Gubernur Jambi, Al Haris (kader PDIP), juga menunda kehadiran. Namun, Kepala Dinas Kominfo Jambi, Ariansyah, membantahnya:

    • “Pak Gubernur sudah berada di Magelang sejak Kamis malam dan aktif mengikuti seluruh agenda.”
    • Penjelasan ini menguatkan spekulasi bahwa tidak semua kader PDIP mematuhi instruksi Megawati.

    Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dimulai: Megawati Larang PDIP Ikut, Jokowi Beri Tanggapan

    Dampak Ketidakhadiran: Konsekuensi bagi Daerah

    Kemendagri mengeluarkan aturan ketat:

    1. Kepala daerah/wakil yang absen wajib mengirim Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pengganti.
    2. Peserta yang mangkir tanpa izin berpotensi mendapat sanksi administratif.
    3. Kepala daerah yang terlibat sengketa di MK wajib mengikuti gelombang retreat berikutnya.

    FAQ: Pertanyaan Terkait Retreat Kepala Daerah 2025

    Q: Kapan retreat kepala daerah digelar?
    A: 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Q: Siapa saja yang diinstruksikan PDIP untuk absen?
    A: 20 kepala daerah di Jawa (termasuk DKI Jakarta & Bali) dan 33 di luar Jawa.

    Q: Apa konsekuensi jika tidak hadir?
    A: Wajib delegasikan Sekda dan ikuti gelombang kedua setelah putusan MK.

    Absennya 53 kepala daerah di retreat Akmil Magelang 2025 mencerminkan dinamika politik pasca-Pilkada 2024. Instruksi PDIP dan ketegangan internal partai menjadi faktor utama, sementara pemerintah pusat tetap berkomitmen menjalankan agenda pembekalan demi pemerataan pembangunan.

  • Retret Kepala Daerah Dimulai: Megawati Larang PDIP Ikut, Jokowi Beri Tanggapan

    Acara retret kepala daerah resmi dimulai hari ini di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dan dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Retreat ini bertujuan untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah pasca-pelantikan 961 kepala daerah terpilih pada 20 Februari lalu. Namun, agenda ini memicu kontroversi setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah PDIP ikut retreat ditunda kehadirannya, yang kemudian mendapat respons dari Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Apa Itu Retreat Kepala Daerah?

    Retreat kepala daerah adalah kegiatan orientasi yang diadakan pemerintah untuk membekali para kepala daerah terpilih dengan materi dari puluhan menteri, Lemhannas, serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, acara ini menelan anggaran Rp13 miliar dan diikuti oleh 456 dari total 509 kepala daerah terpilih yang hadir pada hari pertama. Sebanyak 53 kepala daerah absen, dengan 47 di antaranya tanpa alasan jelas.

    Retret ini bukan sekadar formalitas. Jokowi menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan, bukan agenda partisan. “Ini urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Mestinya hadir, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk kepentingan negara,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (21/2/2025).

    Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat

    Keputusan Megawati untuk melarang kepala daerah PDIP menghadiri retret dipicu oleh penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK pada 20 Februari 2025, terkait kasus dugaan suap Harun Masiku. Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan sehari sebelumnya, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP menunda kehadiran di Magelang hingga ada arahan lebih lanjut.

    Salah satu yang patuh pada instruksi ini adalah Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Ia memilih menunda keberangkatan ke Magelang dan menggelar rapat terbatas di Semarang sembari menunggu perintah partai. “Kami menunda kehadiran sesuai instruksi Ketum. Hari ini saya fokus memahami kondisi kota,” kata Agustina kepada media, Jumat siang. Ia juga menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Alun-Alun Semarang sebagai bukti komitmennya pada tugas lokal.

    Namun, tidak semua kader PDIP mematuhi. Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, tetap mengikuti retret meski baru mengetahui larangan Megawati saat dalam perjalanan. “Pak Hasbi sudah di Magelang. Kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawabannya kepada masyarakat?” ujar juru bicaranya, Agus Wisas.

    Tanggapan Jokowi dan PDIP

    Tanggapan Jokowi dan PDIP

    Instruksi Megawati menuai beragam respons. Jokowi, sebagai mantan kader PDIP, menegaskan bahwa retret adalah kewajiban kepala daerah demi rakyat, bukan urusan partai. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah membela keputusan Megawati sebagai urusan internal. “Ini soal partai, bukan urusan orang luar,” tegasnya.

    Di sisi lain, Wakil Mendagri Bima Arya memilih bersikap netral sambil menunggu perkembangan. “Kami tunggu sampai pukul 15.00 WIB untuk tahu siapa yang hadir dan alasannya apa,” katanya dalam konferensi pers di Magelang.

    Mengapa Retret Kepala Daerah Penting?

    Retreat ini dirancang untuk memastikan kepala daerah memahami alokasi dana APBN 2025 senilai Rp1.300 triliun yang akan disalurkan ke daerah dari total Rp3.600 triliun. Dengan absennya puluhan kepala daerah, khususnya dari PDIP, muncul kekhawatiran akan terganggunya sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.

    Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Tegas Berantas Korupsi, Siap Singkirkan Pejabat Ndablek

    Meski demikian, beberapa kepala daerah PDIP yang sudah terlanjur tiba di Magelang memilih “standby” sambil menanti arahan partai. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kenegaraan.

    Retret kepala daerah di Magelang menjadi sorotan utama setelah instruksi Megawati mengguncang agenda pemerintah. Dengan Jokowi menekankan pentingnya kehadiran demi rakyat dan Agustina Wilujeng Pramestuti menunjukkan ketaatan pada partai, dinamika ini menambah kompleksitas hubungan antara PDIP dan pemerintahan saat ini. Akankah kepala daerah PDIP akhirnya bergabung, atau tetap menunda? Perkembangan selanjutnya patut dinantikan.