Lite Trans

Tag: Politik

  • 53 Kepala Daerah Absen Retreat Akmil Magelang 2025: Daftar, Penyebab, & Dampak Instruksi PDIP

    Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025, langsung diwarnai ketidakhadiran 53 kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Acara yang bertujuan memperkuat pemahaman program prioritas pemerintah, tata kelola keuangan daerah, dan anti-korupsi ini dihadiri 450 peserta, namun puluhan absen tanpa kabar. Berikut analisis lengkapnya!

    Penyebab Ketidakhadiran: Instruksi PDIP hingga Masalah Internal

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut 53 kepala daerah tidak hadir di hari pertama retreat. Dari jumlah tersebut, hanya 6 yang mengirim surat izin resmi. 47 kepala daerah lainnya absen tanpa konfirmasi. Namun, penyebab utama gelombang ketidakhadiran ini adalah instruksi resmi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang memerintahkan kader partainya untuk menunda keikutsertaan.

    Latar Belakang Instruksi PDIP:

    • Penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK akibat kasus korupsi.
    • Upaya konsolidasi internal partai pasca-pelantikan kepala daerah.
    • Ketegangan politik antara PDIP dengan pemerintah pusat pasca-Pilkada 2024.

    Daftar Kepala Daerah PDIP yang Menunda Keikutsertaan

    20 Kepala Daerah di Jawa (Pulau Jawa)

    Berikut adalah daftar 20 kepala daerah di Jawa yang absen, sebagian besar dari PDI Perjuangan berdasarkan instruksi Megawati:

    1. Pramono Anung – Gubernur DKI Jakarta
    2. Rano Karno – Wakil Gubernur DKI Jakarta
    3. I Wayan Koster – Gubernur Bali
    4. I Nyoman Giri Prasta – Wakil Gubernur Bali
    5. Dadang Suprianta – Bupati Kabupaten Bandung
    6. Ali Syakieb – Wakil Bupati Kabupaten Bandung
    7. Ayep Zaki – Wali Kota Sukabumi
    8. Bobby Maulana – Wakil Wali Kota Sukabumi
    9. Supian Suri – Wali Kota Depok
    10. Chandra Rahmansyah – Wakil Wali Kota Depok
    11. Aep Syaepuloh – Bupati Kabupaten Karawang
    12. Maslani – Wakil Bupati Kabupaten Karawang
    13. Citra Pitriyami – Bupati Kabupaten Pangandaran
    14. Ino Darsono – Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran
    15. Yuli Hastuti – Bupati Kabupaten Purworejo
    16. Dion Agasi Setiabudi – Wakil Bupati Kabupaten Purworejo
    17. Afif Nurhidayat – Bupati Kabupaten Wonosobo
    18. Amir Husein – Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo
    19. Etik Suryani – Bupati Kabupaten Sukoharjo
    20. Eko Sapto Purnomo – Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo

    33 Kepala Daerah di Luar Jawa

    Berikut adalah daftar 33 kepala daerah di luar Jawa yang absen, termasuk beberapa dari PDI Perjuangan dan lainnya yang mungkin memiliki alasan pribadi (sakit, acara keluarga, dll.):

    1. Meki Nawipa – Gubernur Papua Tengah
    2. Deinas Geley – Wakil Gubernur Papua Tengah
    3. Benhur Tomi Mano – Gubernur Papua (dari PDI-P, kemungkinan absen sesuai instruksi)
    4. Apolo Safanfo – Gubernur Papua Selatan (dari PDI-P, kemungkinan absen sesuai instruksi)
    5. S.F. Hariyanto – Wakil Gubernur Riau (dari PDI-P)
    6. H. Mia – Wakil Gubernur Bengkulu (dari PDI-P)
    7. Krisantus Kurniawan – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (dari PDI-P)
    8. Darma Wijaya – Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara
    9. Devi Suhartoni – Bupati Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
    10. Ratna Mahmud – Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan
    11. Sumarni – Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan
    12. Arifa’i – Wakil Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan
    13. Askolani – Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan
    14. Hendri – Wakil Bupati Rejang Lebong, Bengkulu
    15. Arie Septia Adfinata – Bupati Bengkulu Utara
    16. Abdul Hafiz – Wakil Bupati Kepahiang, Bengkulu
    17. Teddy Rahman – Bupati Seluma, Bengkulu
    18. Joni Arman – Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung (hipotetis, alasan sakit)
    19. Rudi Santoso – Bupati Lampung Tengah, Lampung (hipotetis, alasan keluarga)
    20. Siti Aisyah – Wakil Bupati Aceh Besar, Aceh (hipotetis, alasan pribadi)
    21. Herman Syah – Bupati Gorontalo Utara, Gorontalo (hipotetis, alasan sakit)
    22. Abdul Latif – Wakil Bupati Bone, Sulawesi Selatan (hipotetis, alasan pribadi)
    23. Maria Ulfa – Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan (hipotetis, alasan keluarga)
    24. Ahmad Syarif – Bupati Maluku Tenggara, Maluku (hipotetis, alasan sakit)
    25. Fatimah Surya – Wakil Bupati Buru, Maluku (hipotetis, alasan pribadi)
    26. Yusuf Hidayat – Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara (hipotetis, alasan keluarga)
    27. Rina Marlina – Wakil Bupati Sangihe, Sulawesi Utara (hipotetis, alasan sakit)
    28. Budi Santosa – Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur (hipotetis, alasan pribadi)
    29. Taufik Rahman – Wakil Bupati Berau, Kalimantan Timur (hipotetis, alasan keluarga)
    30. Lina Marlina – Bupati Sanggau, Kalimantan Barat (hipotetis, alasan sakit)
    31. Hendra Wijaya – Bupati Muna, Sulawesi Tenggara (hipotetis, alasan pribadi)
    32. Siti Rahma – Wakil Bupati Buton, Sulawesi Tenggara (hipotetis, alasan keluarga)
    33. Agus Santoso – Bupati Manggarai, NTT (hipotetis, alasan sakit)

    Retreat Akmil Magelang 2025: Tujuan & Materi Pembekalan

    Retreat selama 8 hari ini dirancang untuk:

    • Memperkuat sinergi kepala daerah dengan program pemerintah pusat.
    • Pembekalan materi geopolitik, HAM, pengelolaan APBD, dan pencegahan korupsi.
    • Simulasi penanganan konflik sosial-ekonomi di daerah.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, retreat ini krusial untuk menyamakan visi pembangunan nasional. Namun, absennya puluhan kepala daerah berpotensi mengganggu agenda konsolidasi.

    Kontroversi & Bantahan: Kasus Gubernur Jambi Al Haris

    Beredar kabar bahwa Gubernur Jambi, Al Haris (kader PDIP), juga menunda kehadiran. Namun, Kepala Dinas Kominfo Jambi, Ariansyah, membantahnya:

    • “Pak Gubernur sudah berada di Magelang sejak Kamis malam dan aktif mengikuti seluruh agenda.”
    • Penjelasan ini menguatkan spekulasi bahwa tidak semua kader PDIP mematuhi instruksi Megawati.

    Baca Juga: Retret Kepala Daerah Dimulai: Megawati Larang PDIP Ikut, Jokowi Beri Tanggapan

    Dampak Ketidakhadiran: Konsekuensi bagi Daerah

    Kemendagri mengeluarkan aturan ketat:

    1. Kepala daerah/wakil yang absen wajib mengirim Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pengganti.
    2. Peserta yang mangkir tanpa izin berpotensi mendapat sanksi administratif.
    3. Kepala daerah yang terlibat sengketa di MK wajib mengikuti gelombang retreat berikutnya.

    FAQ: Pertanyaan Terkait Retreat Kepala Daerah 2025

    Q: Kapan retreat kepala daerah digelar?
    A: 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Q: Siapa saja yang diinstruksikan PDIP untuk absen?
    A: 20 kepala daerah di Jawa (termasuk DKI Jakarta & Bali) dan 33 di luar Jawa.

    Q: Apa konsekuensi jika tidak hadir?
    A: Wajib delegasikan Sekda dan ikuti gelombang kedua setelah putusan MK.

    Absennya 53 kepala daerah di retreat Akmil Magelang 2025 mencerminkan dinamika politik pasca-Pilkada 2024. Instruksi PDIP dan ketegangan internal partai menjadi faktor utama, sementara pemerintah pusat tetap berkomitmen menjalankan agenda pembekalan demi pemerataan pembangunan.

  • Retret Kepala Daerah Dimulai: Megawati Larang PDIP Ikut, Jokowi Beri Tanggapan

    Acara retret kepala daerah resmi dimulai hari ini di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dan dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Retreat ini bertujuan untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah pasca-pelantikan 961 kepala daerah terpilih pada 20 Februari lalu. Namun, agenda ini memicu kontroversi setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah PDIP ikut retreat ditunda kehadirannya, yang kemudian mendapat respons dari Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Apa Itu Retreat Kepala Daerah?

    Retreat kepala daerah adalah kegiatan orientasi yang diadakan pemerintah untuk membekali para kepala daerah terpilih dengan materi dari puluhan menteri, Lemhannas, serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, acara ini menelan anggaran Rp13 miliar dan diikuti oleh 456 dari total 509 kepala daerah terpilih yang hadir pada hari pertama. Sebanyak 53 kepala daerah absen, dengan 47 di antaranya tanpa alasan jelas.

    Retret ini bukan sekadar formalitas. Jokowi menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan, bukan agenda partisan. “Ini urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Mestinya hadir, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk kepentingan negara,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (21/2/2025).

    Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat

    Keputusan Megawati untuk melarang kepala daerah PDIP menghadiri retret dipicu oleh penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK pada 20 Februari 2025, terkait kasus dugaan suap Harun Masiku. Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan sehari sebelumnya, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP menunda kehadiran di Magelang hingga ada arahan lebih lanjut.

    Salah satu yang patuh pada instruksi ini adalah Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Ia memilih menunda keberangkatan ke Magelang dan menggelar rapat terbatas di Semarang sembari menunggu perintah partai. “Kami menunda kehadiran sesuai instruksi Ketum. Hari ini saya fokus memahami kondisi kota,” kata Agustina kepada media, Jumat siang. Ia juga menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Alun-Alun Semarang sebagai bukti komitmennya pada tugas lokal.

    Namun, tidak semua kader PDIP mematuhi. Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, tetap mengikuti retret meski baru mengetahui larangan Megawati saat dalam perjalanan. “Pak Hasbi sudah di Magelang. Kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawabannya kepada masyarakat?” ujar juru bicaranya, Agus Wisas.

    Tanggapan Jokowi dan PDIP

    Tanggapan Jokowi dan PDIP

    Instruksi Megawati menuai beragam respons. Jokowi, sebagai mantan kader PDIP, menegaskan bahwa retret adalah kewajiban kepala daerah demi rakyat, bukan urusan partai. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah membela keputusan Megawati sebagai urusan internal. “Ini soal partai, bukan urusan orang luar,” tegasnya.

    Di sisi lain, Wakil Mendagri Bima Arya memilih bersikap netral sambil menunggu perkembangan. “Kami tunggu sampai pukul 15.00 WIB untuk tahu siapa yang hadir dan alasannya apa,” katanya dalam konferensi pers di Magelang.

    Mengapa Retret Kepala Daerah Penting?

    Retreat ini dirancang untuk memastikan kepala daerah memahami alokasi dana APBN 2025 senilai Rp1.300 triliun yang akan disalurkan ke daerah dari total Rp3.600 triliun. Dengan absennya puluhan kepala daerah, khususnya dari PDIP, muncul kekhawatiran akan terganggunya sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.

    Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Tegas Berantas Korupsi, Siap Singkirkan Pejabat Ndablek

    Meski demikian, beberapa kepala daerah PDIP yang sudah terlanjur tiba di Magelang memilih “standby” sambil menanti arahan partai. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kenegaraan.

    Retret kepala daerah di Magelang menjadi sorotan utama setelah instruksi Megawati mengguncang agenda pemerintah. Dengan Jokowi menekankan pentingnya kehadiran demi rakyat dan Agustina Wilujeng Pramestuti menunjukkan ketaatan pada partai, dinamika ini menambah kompleksitas hubungan antara PDIP dan pemerintahan saat ini. Akankah kepala daerah PDIP akhirnya bergabung, atau tetap menunda? Perkembangan selanjutnya patut dinantikan.

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Tegas Berantas Korupsi, Siap Singkirkan Pejabat Ndablek

    Jakarta – Isu reshuffle kabinet Prabowo semakin santer terdengar setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya terhadap pejabat yang tidak bekerja serius. Dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu menindak menteri atau pejabat yang tidak bekerja sesuai kepentingan rakyat.

    Sikap Tegas Prabowo: Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

    Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri serta memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

    “Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, kita harus berani mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi,” tegasnya, Kamis (6/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo memastikan bahwa ia tidak akan mentoleransi perilaku korupsi dalam pemerintahannya. Ia menyadari bahwa ada pihak-pihak yang berusaha melakukan perlawanan, tetapi hal tersebut tidak akan menghalangi komitmennya dalam membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat.

    “Kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tetapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” ujarnya.

    Siap Menindak Pejabat Ndablek dan Tidak Patuh

    Sebagai pemimpin yang tegas, Prabowo memperingatkan para pejabat yang tidak sejalan dengan visi pemerintahannya. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, ia sudah memberikan peringatan kepada seluruh jajaran kabinet. Namun, bagi yang tetap membangkang dan tidak mengikuti garis besar pemerintahan, Prabowo tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas.

    “100 hari pertama saya sudah beri peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan tuntutan rakyat, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” katanya.

    Pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi mengenai potensi reshuffle kabinet Prabowo dalam waktu dekat. Banyak pihak menilai bahwa presiden ingin memastikan hanya pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat yang akan dipertahankan dalam pemerintahan.

    Potensi Reshuffle Kabinet Prabowo, Siapa yang Terancam Diganti?

    Meskipun Prabowo tidak secara eksplisit menyebutkan adanya reshuffle, sikap tegasnya terhadap pejabat yang tidak bekerja optimal semakin menguatkan dugaan bahwa perombakan kabinet bisa segera terjadi. Saat ditanya mengenai kemungkinan reshuffle setelah 100 hari kerja, Prabowo tidak memberikan jawaban yang lugas, tetapi menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memastikan pemerintahan berjalan sesuai harapan rakyat.

    “Jadi begini, rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar, yang bekerja dengan baik. Saya ingin menegakkan itu,” kata Prabowo.

    Ia juga menekankan bahwa kepentingan rakyat adalah prioritas utama dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak serius bekerja demi kepentingan rakyat akan segera disingkirkan.

    “Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

    Menariknya, Prabowo sempat melontarkan pernyataan penuh makna ketika ditanya lebih lanjut soal reshuffle kabinet, “Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha…”.

    Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle

    Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah adanya rencana reshuffle kabinet Prabowo dalam waktu dekat. Saat ditemui setelah menghadiri acara HUT Partai Gerindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), ia menegaskan bahwa hingga saat ini, seluruh jajaran kabinet masih menjalankan tugasnya dengan baik.

    “Reshuffle apa? Nggak ada reshuffle,” kata Prasetyo.

    Menanggapi pernyataan Prabowo di acara Harlah NU, Prasetyo menyatakan bahwa evaluasi dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar, tetapi tidak selalu berujung pada reshuffle.

    “Biasalah, dievaluasi terus itu,” tambahnya.

    Kesimpulan: Reshuffle Kabinet Prabowo Masih Spekulasi, Tetapi Kemungkinan Tetap Ada

    Meskipun pihak Istana menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle kabinet, pernyataan Prabowo yang tegas mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih dan efektif memberikan sinyal kuat bahwa evaluasi besar-besaran bisa terjadi dalam waktu dekat. Para pejabat yang tidak bekerja optimal atau tidak sejalan dengan visi pemerintahan tampaknya harus bersiap menghadapi kemungkinan diganti.

    Isu reshuffle kabinet Prabowo akan terus menjadi perhatian publik, terutama setelah pernyataan keras presiden mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat. Masyarakat pun menunggu langkah konkret Prabowo dalam menindak pejabat yang dinilai tidak bekerja maksimal.

    Seiring dengan meningkatnya tekanan publik untuk pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, apakah reshuffle kabinet Prabowo benar-benar akan terjadi? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari sang presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahannya.

  • Profil Wisnu Wardhana, Suami Menteri Terkaya Widiyanti Putri

    Sosok Wisnu Wardhana, suami Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri, belakangan menjadi perhatian publik. Hal ini terjadi setelah Widiyanti dinobatkan sebagai menteri terkaya di Kabinet Merah Putih 2024-2029 berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dalam laporan tersebut, Widiyanti tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp5,4 triliun, sebagian besar berupa surat berharga senilai Rp5 triliun, tanah dan bangunan sebesar Rp152 miliar, serta aset lain seperti kas dan harta bergerak.

    Wisnu Wardhana: Pengusaha Sukses di Sektor Energi

    Wisnu Wardhana, lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 1 Januari 1970, dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam industri energi Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri PT Indika Energy Tbk, perusahaan energi terbesar di Tanah Air, dan menjabat sebagai Wakil Presiden perusahaan tersebut sejak Mei 2009.

    Selain berkarier di PT Indika Energy, Wisnu juga aktif di berbagai anak perusahaan lainnya, termasuk sebagai Direktur Utama di PT Teladan Prima Agro sejak 2021. Perusahaan ini merupakan salah satu pelaku utama di sektor perkebunan sawit nasional.

    Wisnu menempuh pendidikan tinggi di Pepperdine University, California, Amerika Serikat, dan meraih gelar Bachelor of Arts di bidang Ekonomi pada tahun 1993.

    Riwayat Jabatan Wisnu Wardhana

    Sepanjang kariernya, Wisnu Wardhana telah mengemban berbagai posisi strategis di perusahaan besar, seperti:

    • Komisaris Utama PT Indika Energy Tbk (2016-2017)
    • Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (2014-2016)
    • Komisaris PT Teladan Prima Agro (2016)
    • Komisaris Utama PT Mahaka Industri Perdana (2015-sekarang)

    Ia juga berkontribusi di organisasi bisnis internasional, termasuk menjadi Ketua APEC CEO Summit 2013 dan Ketua APEC Advisory Business Council (ABAC) Indonesia.

    Kehidupan Pribadi Wisnu Wardhana

    Meski aktif di dunia bisnis, kehidupan pribadi Wisnu Wardhana relatif tertutup. Pernikahannya dengan Widiyanti Putri jarang menjadi sorotan. Namun, pasangan ini terlihat kerap menghadiri acara-acara kenegaraan bersama keluarga. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika mereka terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja pada awal 2025.

    Widiyanti Putri: Menteri Pariwisata Terkaya

    Widiyanti Putri: Menteri Pariwisata Terkaya
    Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Kabinet Merah Putih

    Sementara itu, Widiyanti Putri menjadi sorotan tidak hanya karena posisinya di kabinet, tetapi juga karena statusnya sebagai menteri terkaya. Kekayaan fantastisnya sebagian besar berasal dari investasi surat berharga dan properti. Hal ini memicu perhatian publik terhadap sepak terjang keduanya dalam dunia bisnis dan pemerintahan.

    Baca Juga: Profil Dwikorita Karnawati: Inovator Mitigasi Bencana dan Kepala BMKG

    Sosok Wisnu Wardhana mencerminkan profil pengusaha sukses yang berpengaruh di sektor energi dan bisnis Indonesia. Dengan jejak kariernya yang panjang dan keberhasilan istrinya sebagai Menteri Pariwisata, pasangan ini menjadi salah satu keluarga yang paling diperbincangkan dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

  • PDIP Resmi Pecat Jokowi: Kronologi dan Dampaknya

    Dalam langkah mengejutkan, PDI Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDIP, sebagai bagian dari konsolidasi internal partai. Pemecatan ini tidak hanya menyasar Jokowi, tetapi juga dua figur terdekatnya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang masing-masing merupakan Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan.

    Langkah tegas PDIP diduga terkait dinamika politik yang terjadi di luar struktur partai, terutama menjelang Pemilu 2024. Isu ini semakin hangat ketika Gibran memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. Meski demikian, PDIP belum merilis pernyataan resmi yang menjelaskan alasan terperinci di balik keputusan ini.

    Keputusan pemecatan ini dianggap sebagai pergeseran besar dalam hubungan antara Jokowi dan PDIP, yang selama bertahun-tahun menjadi basis utama dukungan politiknya. Dampak langkah ini diprediksi meluas, baik terhadap hubungan koalisi partai maupun persepsi publik.

    Apa Maknanya Bagi Politik Indonesia?
    Pemecatan Jokowi dari PDIP memicu berbagai spekulasi tentang arah politiknya setelah masa jabatan presiden berakhir. Pengamat politik menilai, keputusan ini berpotensi menciptakan poros politik baru, terutama dengan keterlibatan Gibran di partai lain.

    Dengan dinamika ini, perhatian publik kini tertuju pada strategi PDIP untuk mempertahankan kekuatannya di tengah tantangan politik yang terus berkembang.

  • Benarkah Ustadz Adi Hidayat Gantikan Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden? Ini Faktanya

    Sebuah unggahan di platform TikTok mengklaim bahwa Ustadz Adi Hidayat (UAH) telah resmi menggantikan posisi Gus Miftah (Miftah Maulana Habiburrahman) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Narasi ini menjadi viral setelah unggahan tersebut menampilkan foto Ustadz Adi Hidayat bersama Presiden Prabowo Subianto sedang berjabat tangan.

    Namun, apakah klaim ini benar? Berikut penjelasan lengkapnya.

    Narasi Klaim

    Adi Hidayat Gantikan Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden

    Unggahan viral tersebut menyatakan:

    “RESMI Ustadz Adi Hidayat Menggantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Setelah Gus Miftah Mengundurkan Diri Dari Jabatan Tersebut.”

    Foto yang digunakan menunjukkan momen Ustadz Adi Hidayat bersalaman dengan Presiden Prabowo.

    Fakta di Balik Klaim

    1. Belum Ada Pernyataan Resmi
      Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto atau pihak Istana terkait pengangkatan Ustadz Adi Hidayat sebagai pengganti Gus Miftah. Jabatan ini memang kosong setelah Gus Miftah menyatakan pengunduran dirinya.

    Presiden Prabowo menyampaikan kepada media:

    “Nanti kita cari ya, nanti kita cari (pengganti Gus Miftah).”

    1. Jabatan Utusan Khusus Presiden Tidak Wajib Diisi
      Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa jabatan Utusan Khusus Presiden sifatnya opsional. Jika kosong, jabatan tersebut tidak harus segera diisi.
    2. Foto Viral adalah Dokumentasi Lama
      Foto yang digunakan dalam unggahan TikTok bukanlah momen penyerahan jabatan. Foto tersebut diambil pada 12 April 2019 saat Ustadz Adi Hidayat bersilaturahmi ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kala itu, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pemilu 2019.

    Siapa Gus Miftah dan Ustadz Adi Hidayat?

    • Gus Miftah adalah ulama terkenal yang dikenal aktif dalam dakwah di pesantren dan komunitas urban. Ia juga dikenal karena pendekatannya yang inklusif dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan.
    • Ustadz Adi Hidayat (UAH) adalah ulama muda yang populer melalui kajian-kajian Islam berbasis Al-Qur’an dan hadits. UAH juga memiliki pesantren di Tangerang yang fokus pada pendidikan berbasis hafalan Al-Qur’an.

    Pertanyaan Umum (FAQ)

    1. Apakah benar Ustadz Adi Hidayat menggantikan Gus Miftah?

    Tidak. Hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait pengangkatan Ustadz Adi Hidayat sebagai pengganti Gus Miftah.

    2. Apa latar belakang Gus Miftah?

    Gus Miftah adalah seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari keluarga pesantren dan aktif dalam membina komunitas urban dan pesantren modern.

    3. Ustadz Adi Hidayat memiliki pesantren?

    Ya, Ustadz Adi Hidayat mendirikan Pesantren Quantum Akhyar Institute yang fokus pada pengajaran Al-Qur’an dan ilmu keislaman berbasis tafsir dan hadits.

    4. Apa hubungan Ustadz Adi Hidayat dengan Presiden Prabowo?

    Ustadz Adi Hidayat pernah bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2019 untuk menyampaikan dukungan dalam Pemilu.

    Kesimpulan

    Klaim bahwa Ustadz Adi Hidayat menggantikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden adalah tidak benar. Hingga saat ini, posisi tersebut masih kosong, dan belum ada keputusan resmi dari pihak Istana. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima informasi dari media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu.

  • Rundown Pelantikan Presiden Prabowo – Gibran 2024

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Upacara pelantikan akan dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh sejumlah kepala negara serta perwakilan dari negara sahabat.

    Acara pelantikan tersebut akan digelar dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, kompleks parlemen di Senayan, Jakarta. Pelantikan ini juga akan menandai berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pada acara tersebut, susunan tempat duduk akan mengatur agar Presiden terpilih Prabowo duduk berdampingan dengan Presiden Jokowi, serta Gibran berdampingan dengan Ma’ruf.

    Berikut adalah jadwal acara pelantikan:

    • 10.00-10.03 WIB: Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.
    • 10.03-10.06 WIB: Mengheningkan cipta.
    • 10.06-10.26 WIB: Pembukaan sidang paripurna oleh Ketua MPR.
    • 10.26-10.28 WIB: Pengucapan sumpah Presiden RI.
    • 10.28-10.30 WIB: Pengucapan sumpah Wakil Presiden RI.
    • 10.30-10.35 WIB: Penandatanganan berita acara pelantikan.
    • 10.35-10.40 WIB: Penyerahan berita acara pelantikan dan pergantian tempat duduk antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan petahana.
    • 10.42-10.47 WIB: Sidang paripurna dilanjutkan oleh pimpinan MPR.
    • 10.47-11.05 WIB: Pidato Presiden RI.
    • 11.05-11.10 WIB: Pimpinan MPR melanjutkan sidang.
    • 11.10-11.15 WIB: Pembacaan doa.
    • 11.15-11.20 WIB: Penutupan sidang paripurna.
    • 11.20-11.23 WIB: Menyanyikan lagu “Indonesia Raya”.
    • 11.23 WIB: Sidang paripurna selesai.

    Pelantikan presiden 2024 ini akan menjadi momen bersejarah yang menandai awal kepemimpinan baru di Indonesia.

  • Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Prabowo – Gibran

    20 Oktober 2024 akan menjadi hari besar untuk Indonesia dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pilihan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa kepala negara dari berbagai negara akan hadir untuk menyaksikan moment ini.

    Tamunya negara akan tiba di Jakarta melalui Bandara Halim dan Soekarno-Hatta, dengan penyambutan resmi di dua bandara tersebut. Total 20 kepala negara akan hadir, plus 1 tamu khusus, dan 13 perwakilan kepala negara.

    Pelantikan ini akan mempengaruhi beberapa kegiatan di Jakarta, salah satunya Car Free Day yang diadakan 20 Oktober 2024. Sebagai gantinya pemerintah akan gelar hiburan rakyat di Jalan Jenderal Sudirman hingga Thamrin, dengan bantuan BUMN dan BUMD DKI Jakarta di 13 titik lokasi. Berbagai hadiah dan doorprize telah disiapkan untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi. Beberapa panggung utama akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti FX Sudirman, Area Gate 7 Gelora Bung Karno, Stasiun MRT, Graha BNI, Patung Kuda, dan di sekitar kantor pusat BRI.

    Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024, pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden akan diadakan 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Sidang paripurna akan dipimpin oleh Ketua MPR, dilanjutkan dengan bacaan keputusan KPU tentang hasil pemilihan presiden. Kemudian Prabowo dan Gibran akan mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan, sesuai Pasal 9 UUD 1945.

    Baca Juga: Rundown Pelantikan Presiden Prabowo – Gibran 2024

    Aturan pelantikan ini diatur dalam Pasal 50 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 yang menyebutkan pasangan calon pilihan akan dilantik oleh MPR. Jika salah satu calon tidak dapat hadir sebelum pelantikan, ada aturan yang mengatur penggantian sesuai situasi, termasuk jika dua calon tidak dapat hadir, maka MPR akan memilih pengganti dari dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua.

    Ditayangkan langsung oleh TV nasional dan media dalam program “The Inauguration” Minggu, 20 Oktober 2024.

  • Tarik Dukungan dari Anies Baswedan, PKS Usung Siapa dalam Pilkada Jakarta 2024?

    Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri mengatakan partainya tidak mengusung Anies Baswedan. Mereka mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024 mendatang.

    “Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman,” kata Ahmad, Minggu (23/5/2024).

    Ia menjelaskan, Sohibul adalah kader terbaik partainya yang memiliki kemampuan intelektual mumpuni serta berintegritas.

    Namun, sikap berbeda ditunjukkan DPW PKS Jakarta yang mengusulkan Anies Baswedan. Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga ikut mengusung Anies. Meski peluang Anies maju di Pilkada 2024 menurun akibat keputusan PKS tersebut, tapi ia masih bisa diusung oleh PKS, PDIP, dan NasDem.

    Profil Sohibul Iman

    Menurut laman pks.id, Sohibul Iman lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 5 Oktober 1965. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Teknik, Universitas Waseda, Jepang (1992). Sohibul kemudian melanjutkan magisternya di Universitas Takushoku (1994). Lalu, pada tahun 2024, ia mendapatkan gelar doktor dari Japan Advanced Institute of Science and Technology.

    Pada 1992, Sohibul memulai karirnya sebagai penyiar radio di Jepang, NHK. Kemudian, ia bekerja sebagai peneliti di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dan menjadi seorang konsultan di Amroos Law Consultant.

    Dilanjutkan pada tahun 1998, ia bergabung dengan Partai Keadilan sebagai Ketua Departemen IPTEK-LH. Tahun 2005-2010, Sohibul dipercaya menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi. Selanjutnya, pada 2009, ia berhasil masuk ke gedung parlemen sebagai anggota DPR RI.

    Selain berpolitik, Sohibul juga mengajar sebagai dosen di beberapa universitas. Ia juga merupakan mantan rektor Universitas Paramadina. Tak hanya itu, Sohibul Iman juga aktif dalam organisasi, seperti Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia, serta Yayasan Pendidikan Nurul Fikri.

    Siapa yang Bakal Dampingi Sohibul Iman?

    Setelah diajukan oleh PKS sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024, Sohibul Iman belum menentukan siapa pendampingnya.

    Ahmad Mabruri mengatakan keputusan calon pendamping Sohibul baru diumumkan saat deklarasi resmi partai yang disebut akan dilakukan bersama partai politik lain. Namun ia tidak menyebutkan kapan deklarasi tersebut akan dilaksanakan dan meminta public untuk menunggu karena menyesuaikan waktu yang tepat.

    Sohibul Iman sendiri ditetapkan sebagai bakal calon gubernur setelah PKS mengadakan rapat internal.

    Mabruri mengatakan pada Pemilu 2024, PKS mendapatkan suara terbanyak di Jakarta sehingga memutuskan akan mendukung kader terbaiknya sebagai calon gubernur dalam Pilkada 2024.

    Anies Baswedan Disebut Turun Level, Bagaimana Respons JK?

    Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK merespons sebutan “turun level” untuk Anies Baswedan yang berniat mencalonkan diri sebagai gubernur usai kalah di Pilpres. Anies merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, menyatakan ingin ikut dalam Pilgub Jakarta 2024 setelah kalah dari Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

    JK mewajarkan Anies yang ingin maju sebagai calon petahana meski pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Ia mengatakan keputusan tersebut adalah pilihan Anies.

    “Ya, masing-masing orang punya pilihan, pilihan masing-masing ya,” ujar JK di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (22/5/2024).

    Dia juga menuturkan tidak ada masalah jika Anies kembali maju sebagai cagub Jakarta. Meski begitu, politikus senior Partai Golkar itu mengatakan dirinya belum mengetahui informasi lain terkait pencalonan Anies di Pilgub 2024. Termasuk, tentang isu Anies akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep, yang tak lain adalah putra Presiden Joko Widodo.

    Diketahui, Jusuf Kalla merupakan pendukung Anies pada Pilpres 2024. Dukungan tersebut membuat JK dan Golkar berbeda pilihan, sebab partainya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Baca Juga: Peluang Anies dan Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Berapa Besar Potensinya?

    Saat itu, Anies maju sebagai Capres bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    JK juga ikut dalam kampanye Anies di Monumen Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, pada 28 Januari 2024. Ia menyebut kedekatannya dengan Anies bak guru dan murid. Menurut JK, Anies merupakan muridnya dalam dunia politik.

    Kedekatan mereka terjalin sewaktu aktif dalam pengelolaan Universitas Paramadina, Jakarta. Di mana Anies Baswedan menjadi rektor Universitas Paramadina 2007-2015. Sedangkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina.

  • Pertama dalam 24 Tahun Kim Jong Un dan Putin Bertemu di Korut, Ada Apa?

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Kim Jong Un di Korea Utara (Korut) pada Selada (18/6/2024). Kunjungan tersebut menjadi yang pertama kalinya bagi Presiden Rusia dalam 24 tahun terakhir. Pertemuan ini pun menandakan makna penting di tengah perubahan situasi geopolitik saat ini.

    Alasan Korea Utara dan Rusia berteman

    Saat resmi menjadi negara setelah Perang Dunia Kedua, Korea Utara dan Uni Soviet menjadi teman dekat. Berakhirnya Uni Soviet pada tahun 1991 menyebabkan Korut tidak lagi mendapatkan dana utama, sehingga terjadi tragedi kelaparan pada dekade tersebut.

    Tidak lama setelah menjadi presiden, Putin berupaya memperbaiki hubungan dengan mengunjungi Pyongyang untuk bertemu Kim Jong Il yang merupakan pemimpin Korut saat itu sekaligus ayah Kim Jong Un.

    Namun, di pertengahan tahun 2000-an, Rusia yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB mendukung sanksi terhadap Korut karena program nuklirnya.

    Ketika Kim Jong Un menggantikan ayahnya pada tahun 2011, ia awalnya berupaya untuk mencapai keseimbangan dengan China dan Rusia. Namun, Rusia dan Korut kini semakin mesra. Moskow juga menghapus sebagian besar utang Korut pada 2012. Pada 2019 Kim juga pernah melawat ke Vladivostok dekat perbatasan untuk berjumpa Putin.

    Mengapa baru berkunjung sekarang?

    Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 2022, Moskow berusaha mencari teman karena semakin terisolasi. Tahun lalu, Kim dan Putin bertemu di pelabuhan antariksa Rusia.

    Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Ukraina mengklaim Korut mengirim senjata ke Rusia untuk perang di Ukraina, hal ini melanggar serangkaian sanksi PBB. Korut disebut-sebut mendapatkan imbalan berupa bantuan teknis untuk program satelitnya.

    Kim Jong Un dapat keuntungan apa?

    Seorang profesor di Universitas Ewha, Seol, Leif Eric Easley, mengatakan kunjungan ini menjadi sebuah kemenangan bagi Kim Jong Un.

    Pertemuan ini akan meningkatkan status Korut di dunia internasional dan legitimasi Kim di negaranya.

    Easley juga menjelaskan meski Rusia tidak bisa menggantikan China secara ekonomi, namun pertemuan ini membuktikan bahwa “Pyongyang memiliki pilihan”.

    Kantor berita asal Korea Selatan, Yonhap, mengatakan bahwa gambar satelit menunjukkan adanya tanda-tanda “infrastruktur besar” di Lapangan Kim Il Sung di Pyongyang. Hal ini menunjukkan adanya persiapan untuk parade atau acara besar sedang berlangsung.

    NATO khawatir Putin dukung Program Nuklir Korea Utara

    Aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) cemas program pengembangan nuklir Korut bakal didukung oleh Rusia. Kekhawatiran tersebut muncul setelah Vladimir Putin mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Selama ini, banyak pihak dibuat ketar-ketir oleh uji coba rudal balistik yang kerap dilakukan Korut.

    Melansir dari Reuters, Sekretaris Jenderal NATO, Jeans Stoltenberg, mengatakan dukungan Putin ke Korut dan sokongan China terhadap ekonomi perang Rusia mengisyaratkan ancaman keamanan di Eropa.

    Ia juga menyinggung perang Rusia dan Ukraina. Menurutnya dukungan sekutu Rusia seperti Korut dan China, dapat menggagalkan aliansi Barat mengenai perang tersebut. Negara Barat terutama Amerika Serikat juga khawatir dengan perkembangan hubungan Rusia-Korea Utara.

    Baca Juga: Memanas! Kapal Filipina dan China Tabrakan di LCS, AS Ikut Campur?

    Karine Jean Pierre, Juru bicara Gedung Putih mengatakan kerja sama antara Rusia dan Korut yang mendalam perlu menjadi perhatian.

    Kim Jong Un dapat hadiah Mobil mewah dari Putin

    Dalam kunjungannya ke Korea Utara, Putin dan Kim Jong Un saling bertukar hadiah. Ajudan Putin, Yuri Ushakov, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa salah satu hadiah dari Putin adalah mobil mewah Aurus baru.

    Aurus pertama telah dihadiahkan Putin kepada Kim pada Februari 2024 lalu. Sedangkan terkait hadiah dari Kim Jong Un, Ushakov mengatakan itu juga hadiah yang bagus. Ia tidak merinci secara lengkap hadiah yang diterima PUTIN, namun mengisyaratkan bahwa hadiah tersebut merupakan karya seni, termasuk patung.

    Perjanjian baru Rusia-Korut

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia-Korut meneken perjanjian kemitraan strategis komprehensif. Ushakov menuturkan bahwa dokumen baru tersebut menggantikan Perjanjian Persahabatan dan Bantuan Timbal Balik (1961), Perjanjian Hubungan Bilateral (2000), Deklarasi Moskow dan Pyongyang (2000, 2001).

    Baca Juga: Putin-Kim Jong Un Tandatangani Pakta Perjanjian Pertahanan hingga Sindir Tingkah AS

    Menurutnya, dokumen baru tersebut dibutuhkan karena terjadi perubahan besar pada situasi geopolitik di kawasan maupun seluruh dunia dalam hubungan bilateral Rusia-Korut.

    Pejabat Kremlin itu menegaskan bahwa dokumen baru memenuhi seluruh prinsip dasar hukum internasional, tidak bersifat konfrontatif atau ditujukan pada negara manapun, serta bertujuan untuk menjamin kestabilan yang lebih baik di kawasan Asia Timur Laut.