Acara retret kepala daerah resmi dimulai hari ini di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dan dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Retreat ini bertujuan untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah pasca-pelantikan 961 kepala daerah terpilih pada 20 Februari lalu. Namun, agenda ini memicu kontroversi setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah PDIP ikut retreat ditunda kehadirannya, yang kemudian mendapat respons dari Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Apa Itu Retreat Kepala Daerah?
Retreat kepala daerah adalah kegiatan orientasi yang diadakan pemerintah untuk membekali para kepala daerah terpilih dengan materi dari puluhan menteri, Lemhannas, serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, acara ini menelan anggaran Rp13 miliar dan diikuti oleh 456 dari total 509 kepala daerah terpilih yang hadir pada hari pertama. Sebanyak 53 kepala daerah absen, dengan 47 di antaranya tanpa alasan jelas.
Retret ini bukan sekadar formalitas. Jokowi menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan, bukan agenda partisan. “Ini urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Mestinya hadir, karena mereka dipilih oleh rakyat untuk kepentingan negara,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (21/2/2025).
Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat
Keputusan Megawati untuk melarang kepala daerah PDIP menghadiri retret dipicu oleh penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK pada 20 Februari 2025, terkait kasus dugaan suap Harun Masiku. Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan sehari sebelumnya, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP menunda kehadiran di Magelang hingga ada arahan lebih lanjut.
Salah satu yang patuh pada instruksi ini adalah Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Ia memilih menunda keberangkatan ke Magelang dan menggelar rapat terbatas di Semarang sembari menunggu perintah partai. “Kami menunda kehadiran sesuai instruksi Ketum. Hari ini saya fokus memahami kondisi kota,” kata Agustina kepada media, Jumat siang. Ia juga menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Alun-Alun Semarang sebagai bukti komitmennya pada tugas lokal.
Namun, tidak semua kader PDIP mematuhi. Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, tetap mengikuti retret meski baru mengetahui larangan Megawati saat dalam perjalanan. “Pak Hasbi sudah di Magelang. Kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawabannya kepada masyarakat?” ujar juru bicaranya, Agus Wisas.
Tanggapan Jokowi dan PDIP
Instruksi Megawati menuai beragam respons. Jokowi, sebagai mantan kader PDIP, menegaskan bahwa retret adalah kewajiban kepala daerah demi rakyat, bukan urusan partai. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah membela keputusan Megawati sebagai urusan internal. “Ini soal partai, bukan urusan orang luar,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Mendagri Bima Arya memilih bersikap netral sambil menunggu perkembangan. “Kami tunggu sampai pukul 15.00 WIB untuk tahu siapa yang hadir dan alasannya apa,” katanya dalam konferensi pers di Magelang.
Mengapa Retret Kepala Daerah Penting?
Retreat ini dirancang untuk memastikan kepala daerah memahami alokasi dana APBN 2025 senilai Rp1.300 triliun yang akan disalurkan ke daerah dari total Rp3.600 triliun. Dengan absennya puluhan kepala daerah, khususnya dari PDIP, muncul kekhawatiran akan terganggunya sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Tegas Berantas Korupsi, Siap Singkirkan Pejabat Ndablek
Meski demikian, beberapa kepala daerah PDIP yang sudah terlanjur tiba di Magelang memilih “standby” sambil menanti arahan partai. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kenegaraan.
Retret kepala daerah di Magelang menjadi sorotan utama setelah instruksi Megawati mengguncang agenda pemerintah. Dengan Jokowi menekankan pentingnya kehadiran demi rakyat dan Agustina Wilujeng Pramestuti menunjukkan ketaatan pada partai, dinamika ini menambah kompleksitas hubungan antara PDIP dan pemerintahan saat ini. Akankah kepala daerah PDIP akhirnya bergabung, atau tetap menunda? Perkembangan selanjutnya patut dinantikan.