Category: News

AcuanToday.com merupakan platform media kolaboratif yang menyajikan berita terkini, terbaru, terlengkap, terupdate hari ini Indonesia dan luar negeri.

  • Apa Itu SNBP? Simak Masalah PDSS yang Bikin Siswa Gagal Daftar Kuliah Jalur Prestasi

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), jalur masuk kuliah tanpa tes, terhambat karena banyak sekolah gagal menginput data ke PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa). Artikel ini membahas kendala teknis PDSS, solusi dari Kemendikdasmen, dan dampaknya bagi siswa yang ingin daftar SNBP 2025.

    SNBP dan PDSS: Kenapa Data Gagal Terinput?

    Apa itu SNBP? SNBP adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) berbasis prestasi akademik/non-akademik tanpa ujian tertulis. Syarat utamanya, sekolah wajib mengisi data siswa di PDSS, sistem yang menjadi basis verifikasi nilai dan prestasi calon mahasiswa.

    Namun, hingga batas waktu 31 Januari 2025, banyak sekolah belum menyelesaikan input data PDSS. Menurut Mendikdasmen, penyebabnya meliputi kerusakan perangkat akibat cuaca ekstrem dan bencana alam. “Kami tidak menutup mata. Sekolah yang melapor akan diberi kesempatan memperbaiki data,” tegas Mu’ti di Jakarta, Selasa (4/2).

    Solusi Kemendikdasmen untuk Sekolah yang Gagal Input PDSS

    Bagi sekolah yang mengalami kendala teknis, Kemendikdasmen membuka opsi perbaikan data PDSS dengan syarat:

    1. Sekolah harus melaporkan masalah secara resmi ke pihak kementerian.
    2. Input ulang data dilakukan melalui sistem PPDS (Pangkalan Penjaminan Data Sekolah) yang telah disiapkan.

    Mu’ti menegaskan, kelonggaran ini bukan alasan untuk menunda proses. “Sekolah harus segera memproses data agar siswa tidak dirugikan,” ujarnya. Koordinasi dengan Kemendiktisaintek juga dilakukan untuk memastikan sistem penerimaan mahasiswa tetap berjalan lancar.

    Baca Juga: Panduan Registrasi Akun SNPMB 2025 untuk SNBP dan SNBT

    Protes Siswa SMK Negeri 2 Solo: Dampak Kelalaian PDSS pada SNBP

    Kasus nyata terjadi di SMK Negeri 2 Solo, di mana puluhan siswa terancam gagal daftar SNBP 2025 karena guru terlambat menginput data PDSS. Padahal, tenggat waktu sudah lewat pada 31 Januari. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Nurgiyanto, menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen, termasuk mengirim kepala sekolah langsung ke Jakarta untuk memperbaiki masalah ini.

    FAQ Seputar SNBP dan PDSS

    1. Apa itu SNBP?
      SNBP adalah seleksi masuk PTN berbasis prestasi akademik/non-akademik tanpa tes, menggantikan jalur SNMPTN.
    2. Bagaimana cara cek kelengkapan data PDSS?
      Siswa bisa meminta sekolah memverifikasi data di laman resmi PDSS atau menghubungi pihak kementerian.
    3. Apa akibat jika PDSS tidak terisi?
      Siswa tidak bisa mendaftar SNBP dan kehilangan kesempatan masuk PTN jalur prestasi.

    Baca Juga: Tidak Ada Libur Sekolah Selama Ramadhan? Begini Penjelasan dan Kebijakan Terbarunya

    Dengan memahami kendala PDSS dan solusi dari Kemendikdasmen, siswa diharapkan proaktif memastikan data sekolah telah terinput sebelum tenggat waktu. Segera laporkan masalah ke pihak kementerian agar tidak kehilangan peluang SNBP 2025!

  • Jadwal Lengkap Seleksi PPPK 2024-2025: Tahap I & II untuk Pelamar Prioritas dan Non-ASN

    Optimalkan peluang lolos PPPK 2024 dengan memahami jadwal, syarat, dan perbedaan kedua tahapan seleksi!

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi membuka pendaftaran PPPK 2024-2025 mulai Oktober 2024 melalui Surat Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini terbagi dalam dua tahap: Tahap I untuk pelamar prioritas dan Tahap II untuk tenaga Non-ASN aktif. Simak jadwal lengkap, perbedaan, dan strategi pendaftarannya berikut!


    Tahap I Seleksi PPPK 2024: Jadwal & Kriteria Pelamar Prioritas

    Pelamar Prioritas PPPK Tahap I meliputi:

    1. Guru
    2. Lulusan D-IV Bidan Pendidik 2023
    3. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)
    4. Tenaga Non-ASN terdaftar di database BKN

    Jadwal Penting Tahap I PPPK 2024-2025:

    • Pendaftaran: 1–20 Oktober 2024
    • Seleksi Administrasi: 1–29 Oktober 2024
    • Pengumuman Lolos Administrasi: 30 Oktober–1 November 2024
    • Masa Sanggah: 2–4 November 2024
    • Seleksi Kompetensi: 2–19 Desember 2024
    • Pengumuman Kelulusan: 24–31 Desember 2024
    • Pengisian DRH NI PPPK: 1–31 Januari 2025

    Pastikan dokumen lengkap diunggah sebelum 20 Oktober 2024 untuk menghindari gagal administrasi!

    Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu: Informasi Lengkap, Tunjangan, dan Perhitungan


    Tahap II Seleksi PPPK 2024-2025: Jadwal & Syarat Khusus Tenaga Non-ASN Aktif

    Tahap II diperuntukkan bagi:

    • Tenaga Non-ASN aktif di instansi pemerintah
    • Lulusan PPG untuk formasi guru daerah

    Jadwal Utama Tahap II PPPK 2024-2025:

    • Pendaftaran: 17 November 2024–7 Januari 2025
    • Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024–3 Februari 2025
    • Pengumuman Lolos Administrasi: 4–18 Februari 2025
    • Seleksi Kompetensi: 17 April–16 Mei 2025
    • Pengumuman Kelulusan: 22–31 Mei 2025
    • Usul Penetapan NI PPPK: 1–31 Juli 2025

    Catat! Periode pendaftaran Tahap II lebih panjang, namun persaingan bisa lebih ketat.


    Perbedaan Mendasar Tahap I dan Tahap II PPPK 2024

    1. Jenis Pelamar:
    • Tahap I: Guru, Eks THK-II, dan Non-ASN terdaftar di BKN.
    • Tahap II: Tenaga Non-ASN aktif + lulusan PPG instansi daerah.
    1. Jadwal Pendaftaran:
    • Tahap I: 1–20 Oktober 2024
    • Tahap II: 17 November 2024–7 Januari 2025
    1. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan:
    • Tahap I: 10–21 Desember 2024
    • Tahap II: 25 April–17 Mei 2025

    Tips Lolos Seleksi PPPK 2024-2025

    1. Verifikasi data di database BKN sebelum daftar.
    2. Siapkan dokumen seperti ijazah, STR (untuk bidan), dan surat rekomendasi instansi.
    3. Pelajari kisi-kisi soal kompetensi PPPK sesuai bidang.
    4. Pantau jadwal seleksi administrasi dan sanggah via portal SSCASN BKN.

    Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2025: Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar Terbaru


    Dengan memahami jadwal dan kriteria seleksi PPPK 2024-2025 ini, pelamar bisa mempersiapkan diri lebih optimal. Segera daftar sesuai kategori dan jangan lewatkan tahapan administrasi! Pantau update terbaru di situs resmi BKN atau portal SSCASN.

  • Gempa Aceh Magnitudo 6,2 Guncang Aceh Selatan, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

    Sebuah gempabumi mag 6,2 mengguncang Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, pada Jumat (31 Januari 2025) pukul 18.03 WIB. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa terkini terletak di koordinat 3,15 Lintang Utara dan 96,95 Bujur Timur, atau 36 km barat daya Aceh Selatan dengan kedalaman 29 km. Dalam update informasi gempa terkini 2 menit yang lalu, BMKG menegaskan bahwa guncangan ini tidak berpotensi tsunami.

    Dampak Gempa di Aceh Selatan dan Sekitarnya
    Gempa bumi mag 6.2 ini dirasakan hingga wilayah Medan dan sekitarnya dengan skala intensitas berbeda. Di Aceh Selatan dan Simeulue, getaran mencapai IV MMI (dirasakan oleh banyak orang dalam rumah). Sementara di Banda Aceh, Aceh Besar, Gayo Lues, serta wilayah Medan seperti Dolok Sanggul dan Kutacane, intensitasnya III MMI (getaran serupa truk berlalu). Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan signifikan akibat gempa Aceh hari ini.

    Respons Cepat BMKG dan Update Terkini
    BMKG Aceh melalui akun resminya langsung merilis informasi gempa hari ini, termasuk peringatan dini non-tsunami. Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan. Untuk info gempa hari ini terbaru, BMKG medan dan pusat gempa terkini juga memantau aktivitas seismik di wilayah Sumatera Utara.

    Analisis Penyebab dan Wilayah Rawan
    Gempabumi di Aceh ini diduga terkait aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di Samudera Hindia. Sebagai daerah rawan gempa bumi, Aceh dan Medan termasuk zona seismik aktif. BMKG mengingatkan pentingnya mitigasi bencana, terutama setelah kejadian gempa 31 Januari 2025 ini.

    Pantau info gempa hari ini baru saja AcuanToday.com. Warga diharapkan melaporkan dampak gempa di Aceh hari ini ke pihak berwenang untuk mempercepat respons tanggap darurat.

  • Kapan Puasa dan Idul Fitri? Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

    Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah menetapkan awal puasa Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Keputusan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang telah diluncurkan Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1446 H.

    Menariknya, kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) juga menunjukkan potensi awal Ramadan pada tanggal yang sama, yakni 1 Maret 2025. Hal ini membuka peluang bahwa awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah berpotensi berlangsung secara serentak pada tahun ini. Kendati demikian, keputusan resmi pemerintah masih akan ditentukan melalui Sidang Isbat yang dilakukan oleh Kemenag RI.

    Bagaimana dengan Penetapan Idul Fitri 1446 H?

    Selain awal Ramadan, penentuan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H juga menjadi perhatian. Berdasarkan KHGT, Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Ahad, 30 Maret 2025. Sementara itu, kalender Hijriah Kemenag menunjukkan bahwa 30 Maret masih merupakan hari ke-30 puasa Ramadan, sehingga ada kemungkinan Idul Fitri jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    Jika perhitungan ini tetap, maka ada potensi perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam penetapan Lebaran 2025. Namun, keseragaman dalam penentuan awal Ramadan tetap menjadi hal yang menarik karena jarang terjadi di Indonesia.

    Mengapa Muhammadiyah Memilih KHGT?

    Muhammadiyah telah menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) untuk menggantikan metode wujudul hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Menurut laman resmi Muhammadiyah, konsep KHGT mengadopsi ‘Kriteria Turki 2016’, yaitu hasil dari Forum Muktamar Kalender Islam Global yang diadakan di Turki pada tahun 2016.

    Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Syamsul Anwar, menyatakan bahwa KHGT sangat penting untuk menyatukan kalender umat Islam di seluruh dunia. Kalender ini dirancang agar setiap tanggal dalam kalender Hijriah berlaku secara universal, sehingga mengakhiri perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah.

    “KHGT adalah upaya mutakhir umat Islam untuk menyatukan penanggalan mereka. Dengan kalender ini, tanggal baru Hijriah jatuh pada hari yang sama di seluruh dunia,” ujar Syamsul dalam pernyataannya di laman Suara Muhammadiyah.

    Sebagai contoh, 1 Syawal 1548 H yang diperkirakan jatuh pada Jumat, 17 Maret 2124 M, akan dirayakan serentak di Ohio (Amerika Serikat) dan Sydney (Australia). Namun, jika menggunakan kalender lokal, perbedaan tetap terjadi. Misalnya, menurut kalender Kemenag Indonesia, 1 Syawal jatuh pada 18 Maret 2124 M, yaitu sehari setelah KHGT.

    Parameter Penentuan KHGT

    Menurut Syamsul, KHGT mengadopsi standar internasional yang disepakati dalam Kongres Penyatuan Kalender Hijriah di Istanbul tahun 2016. Beberapa parameter utama dalam KHGT adalah:

    • Seluruh bumi sebagai satu matlak (zona waktu)
    • Ketinggian bulan minimal 5°
    • Elongasi bulan minimal 8° sebelum pukul 00:00 UTC

    Dengan standar ini, KHGT dianggap lebih universal dibandingkan dengan metode kalender berbasis lokal yang sering kali berbeda antar negara.

    KHGT dan Penyatuan Hari Ibadah Umat Islam

    Salah satu alasan utama Muhammadiyah menerapkan KHGT adalah untuk menyatukan hari-hari ibadah umat Islam, termasuk puasa Arafah. Menurut Syamsul, perbedaan kalender sering kali menyebabkan puasa Arafah tidak bertepatan dengan wukuf di Arafah. Dengan KHGT, persoalan ini dapat diatasi karena seluruh umat Islam akan merayakan hari-hari besar pada tanggal yang sama.

    Muhammadiyah telah mendukung penerapan KHGT sejak Muktamar Ke-47 di Makassar (2015) dan menegaskan kembali komitmen tersebut dalam Muktamar Ke-48 di Surakarta (2022). Dalam keputusan tersebut, Muhammadiyah menegaskan dukungannya terhadap sistem kalender Islam global yang lebih unifikatif untuk menyatukan hari-hari ibadah umat Islam di berbagai negara.

    Syamsul menjelaskan bahwa ada dua pendekatan dalam menyatukan kalender Islam, yaitu:

    1. Pendekatan lokal, yang hanya berlaku dalam satu negara atau kawasan tertentu.
    2. Pendekatan global, yang berlaku secara internasional dan dapat diadopsi oleh seluruh umat Islam di dunia.

    Pendekatan lokal mungkin lebih mudah diterapkan dalam negeri, tetapi kurang relevan untuk masyarakat Muslim yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sementara itu, pendekatan global melalui KHGT lebih komprehensif dan inklusif, karena dapat digunakan oleh umat Islam di berbagai negara.

    “Penyatuan lokal mungkin memudahkan dalam negeri, tetapi tidak relevan bagi dunia internasional. Dengan KHGT, kita menyatukan internal Indonesia sekaligus membuka peluang untuk diikuti oleh umat Islam global,” jelas Syamsul.

    Sosialisasi dan Tantangan Implementasi KHGT

    Sebagai upaya menyosialisasikan KHGT, Muhammadiyah terus melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kalender global ini. Implementasi KHGT bukan hanya soal penentuan awal bulan, tetapi juga bagian dari kontribusi Muhammadiyah dalam menyatukan tata waktu ibadah umat Islam dunia.

    “Muhammadiyah telah memutuskan penerapan kalender global ini. Langkah berikutnya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan urgensi KHGT,” tutup Syamsul.

    Bagi Muhammadiyah, penetapan awal Ramadan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga bagian dari Islam Berkemajuan yang menekankan pentingnya keilmuan, kemaslahatan, dan persatuan umat Islam di seluruh dunia.

    Kesimpulan

    • Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, berdasarkan KHGT.
    • Kalender Hijriah Kemenag juga menunjukkan kemungkinan awal Ramadan pada 1 Maret 2025, sehingga ada peluang puasa serentak antara Muhammadiyah dan Pemerintah.
    • Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1446 H pada Ahad, 30 Maret 2025, sementara Kemenag berpotensi menetapkan 31 Maret 2025.
    • KHGT diadopsi dari Kriteria Turki 2016 dengan tujuan menyatukan kalender Islam global.
    • Muhammadiyah terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar umat Islam memahami pentingnya kalender global ini.

    Dengan implementasi KHGT, Muhammadiyah berharap bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah dapat diminimalisir dan umat Islam di seluruh dunia dapat merayakan hari-hari besar Islam secara serentak.

  • Banjir Kalimantan Barat: 8.016 Rumah Warga Sambas Terendam

    Banjir di Kalimantan Barat kembali melanda, khususnya di Kabupaten Sambas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas mencatat sebanyak 8.016 rumah warga terendam banjir. Peristiwa ini berdampak luas dan telah memengaruhi kehidupan ribuan masyarakat di 11 kecamatan yang terdampak.

    Dampak Banjir Sambas yang Meluas

    Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas, Nisa Azwarita, menjelaskan bahwa banjir besar ini mulai terjadi sejak 18 Januari 2025, meskipun beberapa wilayah sempat mengalami banjir kecil di akhir tahun lalu. Hingga saat ini, dampak banjir tercatat di kecamatan Jawai, Paloh, Tangarang, Galing, Selaku Timur, Subah, Sejangkung, Tebas, Sambas, Sajad, dan Selaku.

    “Dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas, ada 11 kecamatan yang sudah terdampak banjir. Total rumah warga yang terendam mencapai 8.016,” ujar Nisa pada Selasa (28/1). Ia menambahkan bahwa banjir ini memengaruhi kehidupan 10.888 kepala keluarga (KK) atau 38.555 jiwa di wilayah tersebut.

    Baca Juga: Banjir di Kota Gorontalo Rendam Ratusan Rumah di Dua Kecamatan

    Fasilitas Publik Ikut Terdampak

    Selain rumah warga, banjir juga merendam berbagai fasilitas publik, termasuk 39 sekolah dan 31 tempat ibadah. Hal ini semakin memperburuk kondisi warga yang sudah terdampak parah akibat banjir.

    “Banjir kali ini sangat berdampak dan perlu perhatian bersama. Pemerintah pusat melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah turun tangan untuk memberikan bantuan,” tambah Nisa.

    Bantuan untuk Korban Banjir Kalimantan Barat

    Pemkab Sambas melalui BPBD telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di daerah yang paling parah seperti Desa Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau. Sebanyak 16 KK atau 37 jiwa pengungsi menerima bantuan berupa sembako, popok bayi, obat-obatan, makanan siap saji, selimut, susu, dan perlengkapan bayi.

    Nisa menjelaskan bahwa ketinggian banjir di beberapa titik mencapai 50 cm hingga setinggi perut orang dewasa, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh total. “Prioritas bantuan disalurkan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama di wilayah yang aktivitasnya sudah lumpuh total,” kata Nisa.

    Imbauan untuk Tetap Waspada

    Pihak BPBD terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak banjir, mengingat curah hujan yang tinggi masih berpotensi memicu banjir susulan. Pemerintah daerah juga diminta untuk terus melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap kondisi warga di wilayah terdampak.

    “Mari bersama-sama kita terus waspada dampak banjir dan saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan. Harapan kami, banjir ini segera usai,” ujar Nisa.

    Banjir Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas, menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana dan kerjasama antar pihak dalam menghadapi bencana alam. Diharapkan, dengan bantuan pemerintah dan solidaritas masyarakat, kondisi warga terdampak dapat segera pulih.

  • Banjir di Kota Gorontalo Rendam Ratusan Rumah di Dua Kecamatan

    Banjir di Kota Gorontalo kembali melanda dua kecamatan, yakni Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Selatan, pada Minggu (26/1). Bencana ini terjadi akibat meluapnya Sungai Bulango dan Danau Limboto setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari sebelumnya.

    Dampak Banjir di Kota Gorontalo

    Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo, banjir di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, berdampak pada 415 kepala keluarga (KK) atau 1.549 jiwa. Sebanyak 363 rumah dilaporkan terendam banjir. Sementara itu, di Kelurahan Dembe I, sebanyak 170 KK atau 567 jiwa terdampak, dengan 66 orang harus mengungsi.

    Di Kecamatan Kota Selatan, banjir di Kelurahan Limba B menyebabkan 258 KK atau 785 jiwa terdampak, sedangkan di Kelurahan Biawao, 185 KK atau 639 jiwa terkena dampak. Di Kelurahan Biawao juga dilaporkan sebanyak 102 rumah terendam air.

    Upaya Penanganan Banjir di Kota Gorontalo

    Kepala BPBD Kota Gorontalo, Mahmud Kiay Baderan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan banjir. BPBD Kota Gorontalo telah menyiapkan lokasi pengungsian di beberapa titik. Di Kelurahan Lekobalo, terdapat 6 posko pengungsian, sementara di Kelurahan Dembe I tersedia 3 posko.

    “Kami telah menyiagakan petugas di lokasi pengungsian. Selain itu, tim kami terus melakukan evakuasi warga, terutama lansia yang terjebak banjir, serta mendata kebutuhan darurat warga terdampak,” kata Mahmud.

    Penyebab Banjir di Kota Gorontalo

    Meluasnya banjir di Kota Gorontalo disebabkan oleh meluapnya Sungai Bulango dan Danau Limboto. Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Kondisi geografis dan sistem drainase yang kurang optimal juga turut memperparah situasi.

    Baca Juga: Banjir Genangi 6 Kecamatan di Kota Gorontalo, Pemkot Siapkan Pengungsian dan Dapur Umum

    Seruan untuk Waspada Banjir di Kota Gorontalo

    Masyarakat Kota Gorontalo diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi banjir susulan. BPBD Kota Gorontalo juga meminta warga untuk segera melaporkan situasi darurat agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat.

    Dengan meningkatnya intensitas hujan di wilayah Gorontalo, langkah antisipasi seperti membersihkan saluran air dan memastikan kesiapan logistik darurat menjadi sangat penting. Pemerintah daerah terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur pengendalian banjir guna mengurangi dampak bencana alam di masa depan.

  • Kalender Februari 2025: Daftar Tanggal Merah dan Hari Libur

    Kalender Februari 2025 menjadi perhatian banyak orang yang ingin memanfaatkan waktu libur untuk berbagai keperluan, mulai dari istirahat hingga mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan 2025. Meski di bulan ini tidak terdapat libur nasional atau cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, Februari tetap menyimpan sejumlah hari libur yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk siswa sekolah.


    Daftar Tanggal Merah Februari 2025

    Mengacu pada kalender Februari 2025, berikut adalah daftar tanggal merah yang jatuh pada hari Minggu:

    • Minggu, 2 Februari 2025
    • Minggu, 9 Februari 2025
    • Minggu, 16 Februari 2025
    • Minggu, 23 Februari 2025

    Empat hari Minggu ini memberikan kesempatan untuk beristirahat dan melakukan berbagai aktivitas yang tidak sempat dilakukan pada hari kerja. Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau menyusun rencana menghadapi bulan-bulan berikutnya.


    Hari Libur Sekolah Februari 2025

    Selain tanggal merah di atas, siswa sekolah memiliki tambahan libur pada akhir bulan Februari berdasarkan Surat Edaran (SE) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025/Nomor 400.1/32O/SJ (SEB 3 Menteri) yang berkaitan dengan persiapan bulan Ramadhan 2025. Berikut detailnya:

    • Kamis, 27 Februari 2025
    • Jumat, 28 Februari 2025

    Libur tambahan ini memberikan jeda bagi siswa untuk bersiap menyambut bulan suci Ramadhan yang akan dimulai pada bulan Maret 2025. Orang tua dan guru juga diharapkan memanfaatkan waktu ini untuk mendukung persiapan fisik maupun spiritual anak-anak mereka.


    Hari Libur Nasional 2025 yang Perlu Dicatat

    Meskipun tidak ada hari libur nasional di bulan Februari 2025, penting untuk mengetahui daftar lengkap libur nasional sepanjang tahun ini. Berikut adalah beberapa hari libur nasional di tahun 2025 yang relevan:

    • 1 Januari 2025 (Rabu): Tahun Baru 2025 Masehi
    • 27 Januari 2025 (Senin): Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
    • 29 Januari 2025 (Rabu): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    • 29 Maret 2025 (Sabtu): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    • 31 Maret – 1 April 2025 (Senin-Selasa): Idulfitri 1446 Hijriah

    Untuk merencanakan kegiatan di luar bulan Februari, informasi ini dapat membantu Anda mengatur jadwal secara lebih efektif.


    Cuti Bersama 2025

    Pemerintah melalui SKB 3 Menteri juga menetapkan sejumlah cuti bersama di tahun 2025. Walau Februari tidak memiliki jadwal cuti bersama, Anda tetap bisa mencatat tanggal-tanggal berikut untuk memanfaatkan waktu libur yang lebih panjang:

    • 28 Januari 2025 (Selasa): Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    • 28 Maret 2025 (Jumat): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    • 2, 3, 4, dan 7 April 2025 (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin): Idulfitri 1446 Hijriah
    • 13 Mei 2025 (Selasa): Hari Raya Waisak 2569 BE

    Baca Juga: Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025


    Tips Memanfaatkan Kalender Februari 2025

    1. Tandai Hari Libur: Pastikan Anda sudah menandai tanggal merah dan libur sekolah pada kalender Februari 2025. Ini akan membantu Anda mengatur jadwal kegiatan lebih baik.
    2. Rencanakan Aktivitas Produktif: Meski libur nasional tidak ada di bulan Februari 2025, Anda tetap bisa memanfaatkan akhir pekan untuk beristirahat, mengunjungi tempat wisata lokal, atau menyiapkan kebutuhan Ramadhan.
    3. Optimalkan Libur Sekolah: Bagi siswa dan orang tua, manfaatkan libur tambahan di akhir Februari untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik menghadapi bulan puasa.

    Dengan mengetahui daftar hari libur dan tanggal merah di kalender Februari 2025, Anda bisa lebih bijak dalam mengelola waktu. Jadikan Februari 2025 sebagai momen untuk bersiap menyambut Ramadhan dan menikmati waktu berkualitas bersama keluarga.

    Selalu cek kembali kalender 2025 resmi untuk memastikan jadwal yang tercantum sesuai dengan kebijakan terbaru pemerintah. Jangan lupa, rencanakan liburan Anda dengan baik agar waktu yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

  • KPK Pastikan Keterkaitan Djan Faridz dalam Kasus Harun Masiku, Rumah Digeledah

    Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan adanya keterkaitan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz, dalam kasus yang melibatkan mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Temuan ini didapatkan melalui pemeriksaan saksi dalam pengusutan kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

    “Ya, itu pasti ada kaitan, ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan lain-lainnya,” ujar Setyo dalam pernyataannya, Sabtu (25/1/2025). Meski demikian, ia belum membeberkan detail keterlibatan Djan Faridz dalam kasus Harun Masiku, buronan KPK sejak 2020.

    Rumah Djan Faridz Digeledah

    Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah kediaman Djan Faridz yang berlokasi di Jalan Borobudur Nomor 26, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1/2025) malam hingga Kamis (23/1/2025) dini hari. Penggeledahan berlangsung selama lebih dari lima jam, mulai pukul 20.00 WIB hingga 01.05 WIB.

    Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik membawa tiga koper berisi dokumen dan barang bukti elektronik. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan temuan tersebut.

    “Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik,” ujar Tessa pada Kamis (23/1/2025).

    Pemanggilan Djan Faridz Dibuka

    Tessa juga menyatakan bahwa KPK membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa Djan Faridz usai penggeledahan ini. “Bila penyidik merasa hal tersebut diperlukan, maka saksi siapa pun akan dipanggil untuk dimintai keterangannya,” tambahnya.

    Perkembangan Kasus Harun Masiku

    Harun Masiku telah menjadi buronan KPK selama lima tahun, sejak 2020. Hingga kini, KPK belum berhasil menangkap mantan calon anggota legislatif PDIP tersebut. Dalam perkembangan terbaru, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus suap terkait penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019–2024.

    Dua tersangka tersebut adalah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah. Hasto juga didakwa dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah nama besar, termasuk Djan Faridz, yang kini berada dalam radar penyidik KPK. Penyelidikan lebih lanjut masih terus berlangsung untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara ini.

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK): Definisi, Manfaat, dan Cara Mengeceknya

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas unik yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Pemahaman yang baik tentang NIK sangat penting karena keberadaannya berperan dalam berbagai aspek administrasi, baik untuk keperluan pribadi maupun dalam layanan publik. Artikel ini memberikan panduan lengkap tentang NIK, mulai dari definisi hingga cara pengecekannya secara online.

    Apa Itu Nomor Induk Kependudukan (NIK)?

    NIK adalah nomor identitas unik yang tercantum pada KTP elektronik (e-KTP) dan berlaku seumur hidup. NIK terdiri dari 16 digit, yang meliputi informasi seperti tanggal lahir, kode wilayah, dan jenis kelamin. Fungsi utamanya adalah untuk mengintegrasikan data penduduk sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan yang terpusat.

    Tidak seperti nomor Kartu Keluarga (KK) yang bisa berubah karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga, NIK tidak akan berubah meskipun seseorang pindah domisili atau mengalami perubahan elemen data lainnya.

    Struktur NIK:

    Setiap digit dalam NIK memiliki arti khusus yang mencerminkan data pribadi pemiliknya. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur 16 digit NIK:

    • 6 digit pertama: Kode wilayah tempat pendaftaran (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan).
    • 6 digit berikutnya: Tanggal lahir dalam format DD-MM-YY (untuk perempuan, tanggal ditambah 40).
    • 4 digit terakhir: Nomor registrasi unik yang dijamin tidak duplikat.

    Contoh: NIK 3275010101990001 menunjukkan penduduk terdaftar di wilayah Bogor (3275), lahir pada 01 Januari 199

    Cara Mendapatkan Nomor Induk Kependudukan

    NIK didapatkan secara otomatis saat pertama kali melakukan registrasi kependudukan. Berikut tahapannya:

    1. Pendaftaran Kelahiran
    • Orang tua melaporkan kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat maksimal 60 hari setelah kelahiran.
    • Dokumen: Akta kelahiran, KK orang tua, dan surat keterangan dari rumah sakit/bidan.
    1. Pembuatan KTP Elektronik
    • Saat berusia 17 tahun, wajib membuat KTP-el di kelurahan/desa. NIK akan tercantum di kartu tersebut.
    • Persyaratan: Fotokopi KK, surat pengantar RT/RW, dan melampirkan dokumen biometrik (sidik jari dan retina).
    1. Penduduk Pindah Domisili
      Jika pindah alamat, wajib melaporkan perubahan data ke Dukcapil untuk memperbarui NIK dalam database.

    Catatan: NIK juga bisa diperoleh melalui layanan online di situs dukcapil.kemendagri.go.id atau aplikasi

    Manfaat dan Peran Penting NIK

    1. Dasar Administrasi Kependudukan
      NIK digunakan untuk berbagai dokumen penting, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan paspor.
    2. Integrasi Layanan Publik
      Pemerintah telah mengintegrasikan NIK sebagai dasar layanan pajak, kesehatan (BPJS), dan pendidikan. Bahkan, mulai 2024, NIK akan digunakan sebagai NPWP.
    3. Verifikasi Identitas Digital
      Dalam era digital, NIK juga digunakan untuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital. Proses ini membutuhkan aplikasi IKD yang dapat diunduh melalui PlayStore.

    Baca Juga: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Terdaftar atau Tidak!

    Dasar Hukum dan Kebijakan NIK

    NIK diatur dalam sejumlah peraturan untuk menjamin validitas dan keamanannya:

    • UU No. 24 Tahun 2013: Menetapkan NIK sebagai identitas tunggal yang wajib dimiliki seluruh penduduk.
    • Perpres No. 112 Tahun 2013: Mengatur teknis penerbitan NIK dan integrasi data antarinstansi.
    • Permendagri No. 72 Tahun 2022: Memperkuat sistem database kependudukan berbasis teknologi informasi.

    Pemerintah terus memperbarui sistem untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan NIK, seperti penggunaan biometrik dan blockchain dalam validasi data.

    Cara Mengecek Validitas NIK Secara Online

    Cara Mengecek Validitas NIK Secara Online

    Pemerintah menyediakan berbagai cara untuk memastikan validitas NIK. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda lakukan:

    1. Melalui SMS
      Kirimkan format Cek#KTP#NIK ke nomor resmi Dukcapil Kemendagri (0815-3636-9999).
    2. WhatsApp
      Kirim pesan dengan format:
      • Nama lengkap sesuai KTP
      • NIK
      • Kelurahan/Kecamatan/Kota
        Kirim ke nomor Dukcapil, yaitu 0813-2691-2479.
    3. Aplikasi Dukcapil Online
      Beberapa daerah telah menyediakan layanan aplikasi khusus untuk memudahkan pengecekan NIK.
    4. Call Center
      Hubungi Halo Dukcapil di 1500-537 untuk mendapatkan bantuan langsung.
    5. Kantor Dukcapil Terdekat
      Jika semua metode online tidak berhasil, kunjungi kantor Dukcapil dengan membawa KTP dan KK asli.

    Masalah Umum Terkait NIK dan Solusinya

    1. NIK Ganda atau Duplikat
    • Penyebab: Kesalahan input data atau pendaftaran ganda.
    • Solusi: Laporkan ke Dukcapil setempat untuk verifikasi dan perbaikan data.
    1. NIK Tidak Valid
    • Penyebab: Perubahan wilayah administrasi atau kesalahan sistem.
    • Solusi: Ajukan permohonan validasi dengan melampirkan dokumen asli.
    1. Penyalahgunaan NIK
    • Pencegahan: Jaga kerahasiaan NIK dan hindari membagikannya ke pihak tidak bertanggung jawab.

    Tips Melindungi dan Memanfaatkan NIK Secara Optimal

    • Jangan Bagikan NIK Sembarangan
      Hindari membagikan NIK ke pihak yang tidak resmi untuk mencegah penyalahgunaan data.
    • Pastikan Data Selalu Terbaru
      Segera laporkan perubahan elemen data kependudukan, seperti perubahan status pernikahan atau pindah alamat, agar layanan berbasis NIK tetap berjalan lancar.

    Baca Juga: Cara Cek NIK KTP Sudah Terdaftar NPWP atau Belum

    FAQ Seputar NIK

    Q: Apakah NIK sama dengan nomor KTP?
    A: Ya, NIK tercantum di KTP-el sebagai identitas utama.

    Q: Bisakah NIK diubah?
    A: Tidak. NIK bersifat permanen kecuali ada kesalahan sistem yang harus diverifikasi oleh petugas.

    Q: Bagaimana cara mengetahui NIK saya?
    A: Cek di KTP-el, KK, atau kunjungi Dukcapil dengan membawa dokumen pendukung.

    Kesimpulan

    Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas tunggal yang menjadi fondasi dari berbagai layanan administrasi di Indonesia. Dengan kemudahan pengecekan secara online dan integrasi data yang terus berkembang, NIK berperan penting dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pastikan NIK Anda valid dan selalu terlindungi dari risiko penyalahgunaan.

  • Coretax Banyak Masalah, Sri Mulyani Minta Maaf

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf kepada para Wajib Pajak atas kendala yang terjadi dalam penggunaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Sistem baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut menuai keluhan selama masa transisi implementasinya.

    “Kepada seluruh Wajib Pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian serta masukan yang diberikan selama masa transisi ini,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resminya pada Kamis, 23 Januari 2025.

    Dalam unggahan itu, Sri Mulyani juga membagikan aktivitasnya mengunjungi beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) di Jakarta, termasuk KKP Kebayoran Baru, KKP Perusahaan Masuk Bursa, dan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO).

    Fokus pada Perbaikan Sistem
    Sri Mulyani menegaskan bahwa DJP terus berupaya memperbaiki sistem Coretax secara praktis dan pragmatis agar dapat segera mengatasi berbagai kendala yang muncul. Ia berharap Wajib Pajak tetap mendukung langkah ini demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik.

    “Kami berharap Wajib Pajak terus memberikan dukungan dalam upaya kami menyempurnakan sistem Coretax,” ujarnya.

    Ia mengakui bahwa penerapan sistem baru tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel.

    Apresiasi kepada Jajaran DJP
    Sri Mulyani juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DJP atas dedikasi mereka. Ia meminta timnya untuk tetap semangat dan proaktif dalam menghadapi tantangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Sistem perpajakan adalah fondasi bagi pembangunan, dan kita semua bertugas untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Peningkatan Layanan Coretax
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, melaporkan bahwa sejumlah perbaikan telah dilakukan, khususnya dalam layanan penerbitan faktur pajak. Hingga 21 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, tercatat 336.528 Wajib Pajak telah berhasil mendapatkan sertifikat digital atau elektronik untuk menandatangani faktur pajak.

    Selain itu, 118.749 Wajib Pajak telah berhasil membuat faktur pajak, dengan total 8.419.899 faktur yang diterbitkan. Dari jumlah tersebut, 6.802.519 faktur dihasilkan melalui Coretax DJP, sedangkan sisanya sebanyak 1.617.380 faktur melalui aplikasi e-faktur desktop. Faktur yang telah divalidasi mencapai 5.630.494.

    Baca Juga: Cara Daftar NPWP Online melalui Coretax DJP

    Upaya Perbaikan Lanjutan
    Dwi menjelaskan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan layanan Coretax. Salah satunya adalah perbaikan modul registrasi untuk proses impersonate dan passphrase. Selain itu, DJP juga menambah server database guna meningkatkan kapasitas dan kecepatan lalu lintas data.

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi gangguan dan memastikan Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih lancar.

    Melalui komitmen untuk terus memperbaiki sistem Coretax, pemerintah optimistis dapat menghadirkan sistem perpajakan yang lebih modern dan mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.