Category: News

AcuanToday.com merupakan platform media kolaboratif yang menyajikan berita terkini, terbaru, terlengkap, terupdate hari ini Indonesia dan luar negeri.

  • Ahok Pastikan Penuhi Panggilan Kejagung sebagai Saksi Kasus Korupsi Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Komisaris Utama Pertamina, menyatakan akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 13 Maret 2025, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. “Ya, akan hadir,” tegas Ahok, Rabu (12/3/2025). Pemeriksaan direncanakan berlangsung pukul 10.00 WIB di kantor Kejagung.

    Kasus ini telah menjerat sembilan tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat tinggi di anak perusahaan (subholding) Pertamina. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi:

    1. Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga),
    2. Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping),
    3. Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional),
    4. Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional),
    5. Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga),
    6. Edward Corne (VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga).

    Selain itu, tiga broker swasta juga menjadi tersangka: Muhammad Kerry Adrianto Riza (pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim), serta Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).

    Kejagung memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp193,7 triliun. Meski belum mengungkap alasan spesifik memanggil Ahok, diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta ini pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dari 2019 hingga 2024. Posisinya selama periode tersebut diduga terkait dengan lingkup waktu kasus yang sedang diselidiki.

    Baca Juga: Ahok Diperiksa Besok! Kejagung Bongkar Misteri Korupsi Pertamina yang Bikin DPR Panas

    Pemeriksaan Ahok dinilai menjadi langkah krusial untuk mengungkap praktik korupsi di sektor energi, terutama menyusul besarnya nilai kerugian yang diderita negara. Publik pun menanti transparansi proses hukum dari Kejagung untuk memastikan akuntabilitas para pihak yang terlibat.

  • Ahok Diperiksa Besok! Kejagung Bongkar Misteri Korupsi Pertamina yang Bikin DPR Panas

    Jakarta, 12 Maret 2025 – Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mencuri perhatian publik. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 13 Maret 2025, terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Kasus ini semakin memanaskan perdebatan soal tata kelola Pertamina yang kerap dikritik.

    Latar Belakang Kasus dan Periode Ahok di Pertamina
    Ahok memimpin sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak akhir 2019 hingga mengundurkan diri pada Februari 2022. Selama menjabat, ia dikenal vokal mendorong reformasi internal, termasuk mengkritik praktik tidak efisien dan menyoroti masalah di anak perusahaan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang pernah terlibat kasus korupsi. Namun, penyelidikan Kejagung kali ini diduga merujuk pada periode sebelum kepemimpinan Ahok, yakni dugaan penyimpangan pada 2018.

    Temporalitas ini memicu tanda tanya publik. “Korupsi disebut terjadi sejak 2018, sementara Ahok baru masuk Pertamina akhir 2019. Apa kaitannya?” tanya seorang warganet di platform X, mencerminkan keraguan atas keterlibatannya.

    Baca Juga: Kasus Korupsi Bank BJB: Kronologi, Tersangka, dan Keterkaitan Ridwan Kamil

    Drama Politik di DPR dan Kritik
    Kasus ini juga memantik ketegangan di parlemen. Dalam rapat Komisi VI DPR dengan Pertamina (11/3), politisi Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, secara terbuka menyebut Ahok “bacot” (banyak bicara) saat membahas kinerjanya. Ucapan itu menuai kecaman dari pendukung Ahok yang menilai kritik tersebut lebih bersifat politis.

    Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) khusus untuk mengusut kasus korupsi Pertamina dan memanggil Ahok sebagai saksi. Namun, usulan ini ditolak fraksi lain, termasuk Gerindra, yang dianggap sebagai upaya menutupi keterlibatan pihak tertentu. “Kini makin jelas siapa yang bermain kotor,” kicau seorang pengguna X, menyindir dinamika politik di balik kasus ini.

    Respons Ahok dan Tanda-Tanya Pemeriksaan Besok
    Hingga berita ini diturunkan, Ahok belum memberikan pernyataan resmi terkait pemeriksaan Kejagung. Namun, dalam wawancara dengan Narasi Newsroom akhir Februari lalu, ia membantah terlibat korupsi dan mengaku menolak tawaran kembali menjadi Direktur Utama Pertamina. “Saya ingin hidup tenang setelah puluhan tahun berkecimpung di politik dan BUMN,” ujarnya.

    Publik kini menanti: Apakah Ahok hanya dipanggil sebagai saksi atau tersangka? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan nasib mantan Gubernur DKI Jakarta yang karirnya tak lepas dari kontroversi dan gebrakan reformasi.

  • Ridwan Kamil Tanggapi Penggeledahan Rumahnya oleh KPK, Terkait Dugaan Korupsi Bank BJB

    Bandung – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya angkat bicara terkait penggeledahan rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa RK itu mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

    “Benar bahwa kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di Bank BJB,” ujar Ridwan Kamil dalam pernyataannya, Senin (10/3/2025).

    Ridwan Kamil Kooperatif Saat Penggeledahan

    RK menegaskan bahwa tim KPK datang dengan membawa surat tugas resmi. Ia pun memastikan dirinya bersikap kooperatif selama proses berlangsung.

    “Tim KPK telah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami sebagai warga negara yang baik sangat kooperatif. Kami sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ridwan Kamil enggan memberikan keterangan lebih jauh terkait kasus tersebut. Ia meminta agar pihak media langsung mengonfirmasi informasi lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” tambahnya.

    Baca Juga: Kasus Korupsi Bank BJB: Kronologi, Tersangka, dan Keterkaitan Ridwan Kamil

    KPK Sebut Kasus Bank BJB Sudah Ada Tersangka

    Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa kasus dugaan korupsi di Bank BJB sudah memasuki tahap penyidikan dan telah menetapkan tersangka. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa penggeledahan rumah Ridwan Kamil merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berlangsung.

    Hingga kini, KPK belum mengungkap detail lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus ini. Publik pun masih menunggu perkembangan terbaru dari penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

    Pantau terus berita terkini terkait kasus korupsi Bank BJB hanya di sini.

  • Kasus Korupsi Bank BJB: Kronologi, Tersangka, dan Keterkaitan Ridwan Kamil

    Kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki penyimpangan pengelolaan dana iklan bank periode 2021-2023. Pemicu utama adalah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Maret 2024 yang mengungkap indikasi mark-up anggaran iklan senilai Rp200 miliar. Dana ini diduga dialirkan ke pejabat internal Bank BJB dan pihak swasta terkait.


    Kronologi Lengkap Perkembangan Kasus

    1. Maret 2024:
      BPK menemukan selisih mencurigakan antara alokasi anggaran iklan Bank BJB sebesar Rp341 miliar (melalui enam agensi) dengan nilai yang diterima media. Temuan ini menjadi dasar KPK memulai penyelidikan.
    2. September 2024:
      KPK menggelar rapat internal dan menyetujui peningkatan status kasus ke tahap penyidikan. Lima calon tersangka diidentifikasi, termasuk dua petinggi Bank BJB dan tiga pihak swasta.
    3. 27 Februari 2025:
      KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menandai resminya proses hukum.
    4. 4 Maret 2025:
      Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Pengunduran ini memicu spekulasi keterkaitan dengan kasus korupsi.
    5. 10 Maret 2025:
      KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung sebagai bagian penyidikan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan langkah ini untuk mengumpulkan bukti tambahan.

    Dugaan Penyimpangan dan Modus Korupsi

    • Mark-Up Dana Iklan 100%:
      Biaya pemasangan iklan diduga digelembungkan hingga dua kali lipat. Contoh: anggaran Rp200 juta menjadi Rp400 juta per placement. Total kerugian negara mencapai Rp200 miliar (2021-2023).
    • Aliran Dana ke Pejabat dan Swasta:
      KPK menduga dana mark-up mengalir ke oknum internal Bank BJB dan mitra swasta yang terlibat pengelolaan anggaran.
    • Keterkaitan Ridwan Kamil:
      Sebagai mantan Gubernur Jabar (2018-2023), Ridwan Kamil memiliki hubungan tidak langsung dengan Bank BJB sebagai BUMD. Status hukumnya belum jelas, tetapi penggeledahan rumahnya menunjukkan KPK sedang memperkuat bukti.

    Perkembangan Terkini Hingga 10 Maret 2025

    • Penetapan Tersangka:
      Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan lima tersangka telah ditetapkan, terdiri dari pejabat Bank BJB dan swasta. Identitas akan diumumkan resmi pada 13-14 Maret 2025.
    • Hasil Penggeledahan:
      Proses penggeledahan di Bandung masih berlangsung. KPK belum mengungkap temuan spesifik dari lokasi yang digrebek, termasuk rumah Ridwan Kamil.
    • Koordinasi dengan APH:
      KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Polda Jabar untuk menghindari tumpang tindih penyelidikan, terutama terkait kasus korupsi lain di Bank BJB (Kredit Modal Kerja 2016, kerugian Rp6,1 miliar).

    Baca Juga: KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB, Apa yang Terjadi?


    Dampak Kasus terhadap Reputasi Bank BJB

    1. Spekulasi Pengunduran Yuddy Renaldi:
      Meski mengklaim alasan pribadi, pengunduran Dirut Bank BJB diduga terkait tekanan investigasi KPK.
    2. Reaksi Publik dan Media Sosial:
      Kasus ini menjadi trending topic di platform X (Twitter) pada 10 Maret 2025, dengan netizen menuntut transparansi proses hukum.
    3. Kepercayaan terhadap BUMD:
      Skandal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola Bank BJB dan BUMD di Jawa Barat.

    Status Penyidikan per 10 Maret 2025

    Hingga pukul 21:28 WIB, KPK belum merilis konstruksi perkara lengkap atau barang bukti. Masyarakat menanti konferensi pers untuk mengetahui:

    • Identitas lima tersangka.
    • Temuan dari penggeledahan.
    • Keterlibatan Ridwan Kamil (apakah sebagai saksi atau tersangka).

    Proses penyidikan masih berfokus pada pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Simak update resmi dari KPK pada 13-14 Maret 2025 untuk informasi lebih akurat.

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB, Apa yang Terjadi?

    Bandung, 10 Maret 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), yang saat ini tengah diusut oleh lembaga antirasuah tersebut. Kejadian ini memicu berbagai spekulasi dan perbincangan hangat di media sosial, termasuk di platform X.

    Ridwan Kamil Buka Suara soal Penggeledahan KPK

    Ridwan Kamil, yang akrab disapa RK, mengonfirmasi bahwa tim KPK mendatangi kediamannya di Kota Bandung dengan membawa surat tugas resmi. Dalam keterangan tertulisnya, ia menyatakan, “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB. Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan mendukung sepenuhnya proses yang dilakukan KPK secara profesional.”

    Namun, RK enggan memberikan detail lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut. “Silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK untuk informasi lebih lanjut,” tambahnya. Sikap kooperatif Ridwan Kamil ini menjadi salah satu poin yang banyak dibahas netizen, dengan beberapa di antaranya mempertanyakan keterkaitannya dengan kasus korupsi Bank BJB.

    KPK Ungkap Alasan Penggeledahan

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa penggeledahan rumah Ridwan Kamil merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB. “Benar, ini terkait kasus di Bank BJB. Penggeledahan adalah bagian dari materi penyidikan,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi awak media pada Senin malam. Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan bahwa rincian lebih lanjut, termasuk lokasi dan barang bukti yang disita, akan diumumkan setelah proses penggeledahan selesai.

    Kasus korupsi Bank BJB sendiri telah menjadi perhatian KPK sejak surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan beberapa waktu lalu. Meski belum ada keterangan resmi mengenai tersangka atau nilai kerugian negara, penggeledahan ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam penyelidikan.

    Reaksi Publik dan Dunia Maya

    Penggeledahan rumah Ridwan Kamil langsung menjadi trending topic di platform X pada 10 Maret 2025. Banyak pengguna X yang mengunggah opini dan spekulasi terkait kasus ini. Salah satu akun menulis, “KPK menyasar Ridwan Kamil. Apa kejutannya kali ini?” sementara akun lain menyebut, “Dugaan korupsi Bank BJB, rumah RK digeledah. Semoga clear dan transparan prosesnya.”

    Menariknya, pasca-penggeledahan, Ridwan Kamil dilaporkan menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Hal ini memicu pertanyaan dari netizen, apakah langkah tersebut terkait dengan ramainya sorotan publik terhadap kasus ini. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak RK terkait alasan penutupan kolom komentar tersebut.

    Latar Belakang Ridwan Kamil dan Bank BJB

    Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 sebelum kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024, meskipun akhirnya kalah dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Selama menjabat sebagai gubernur, RK memiliki keterkaitan tidak langsung dengan Bank BJB sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Dugaan korupsi yang diusut KPK diduga melibatkan pengelolaan dana iklan atau proyek tertentu, meskipun detailnya belum diungkap secara resmi.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada KPK pada Februari 2024, harta kekayaan Ridwan Kamil tercatat mencapai Rp22,75 miliar. Peningkatan harta sebesar 57% selama masa jabatannya sempat menjadi perbincangan, meski tidak ada indikasi bahwa penggeledahan ini berkaitan langsung dengan laporan tersebut.

    Apa Selanjutnya untuk Ridwan Kamil dan KPK?

    Kasus ini menambah daftar panjang penyidikan korupsi yang ditangani KPK di sektor BUMD. Publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut, termasuk apakah Ridwan Kamil akan dipanggil sebagai saksi atau bahkan tersangka dalam kasus ini. Hingga kini, KPK belum menetapkan status hukum RK, dan penggeledahan masih dianggap sebagai bagian dari pengumpulan bukti.

    Bagi Anda yang ingin mengikuti update terkini soal “Ridwan Kamil dan KPK” atau “kasus korupsi Bank BJB”, pantau terus berita dari sumber terpercaya. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah KPK kali ini? Tulis di kolom komentar!

  • Pencairan THR Pensiunan PNS 2025: Kapan Cair? Ini Jadwal & Perkiraan Besarannya

    Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pencairan THR pensiunan PNS 2025 menjadi momen penting jelang Idul Fitri. Berdasarkan ketentuan pemerintah, THR pensiunan 2025 diperkirakan cair minimal 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Untuk tahun ini, prediksi pencairan jatuh pada 20 Maret 2025. Namun, tanggal ini masih menunggu konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan atau PT Taspen.

    Prosedur Pencairan THR Pensiunan PNS:

    1. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp50 triliun untuk THR ASN, termasuk pensiunan.
    2. Pencairan dilakukan bertahap melalui sistem terintegrasi dengan database kepegawaian.
    3. Pastikan data rekening aktif dan valid. Jika ada perubahan, segera laporkan ke PT Taspen.

    THR Pensiunan 2025 Kapan Cair? Pantau Langkah Ini untuk Hindari Keterlambatan

    Agar tidak ketinggalan info pencairan THR pensiunan PNS 2025, ikuti tips berikut:

    • Cek Rekening: Pastikan rekening terdaftar masih aktif.
    • Update Data: Laporkan perubahan data (nomor rekening/alamat) ke kantor Taspen.
    • Pantau Situs Resmi: Kunjungi www.kemenkeu.go.id atau www.taspen.co.id untuk update terpercaya.

    Perkiraan Besaran THR Pensiunan PNS 2025 Berdasarkan Golongan

    Berikut estimasi nominal THR pensiunan 2025 sesuai golongan (belum termasuk penyesuaian resmi):

    • Golongan I: Rp1.748.096 – Rp2.256.688
    • Golongan II: Rp1.748.096 – Rp3.208.800
    • Golongan III: Rp1.748.096 – Rp4.029.536
    • Golongan IV: Rp1.748.096 – Rp4.957.008

    Angka ini mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Besaran final menunggu keputusan pemerintah.


    Pertanyaan Umum (FAQ):
    Q: Apakah THR pensiunan PNS 2025 mengalami kenaikan?
    A: Hingga Maret 2025, belum ada pengumuman resmi terkait penyesuaian nominal.

    Q: Bagaimana jika THR tidak cair sesuai jadwal?
    A: Segera hubungi PT Taspen atau instansi terkait dengan membawa dokumen verifikasi.

    Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Menabung Dana Pensiun, Anda Sudah Tahu?


    Catatan Penting:

    • Jadwal pencairan THR pensiunan PNS 2025 dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah.
    • Artikel ini diperbarui per 9 Maret 2025. Informasi lebih lanjut kunjungi situs resmi Kemenkeu atau Taspen.

    Dengan persiapan matang, semoga para pensiunan PNS dapat menikmati Idul Fitri 2025 dengan tenang! 🎉

  • Komisi II DPR Desak Percepatan Pengangkatan CPNS 2024, Ini Respons Kemenpan RB

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan pentingnya percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024. Politikus Partai Demokrat ini menyatakan, pemerintah daerah seharusnya tidak perlu menunggu batas akhir Oktober 2025 untuk merekrut CASN jika persiapan anggaran dan administratif telah matang. Pernyataan ini menanggapi rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang mengusulkan pengangkatan serentak pada Oktober 2026.

    Revisi Jadwal Pengangkatan: Kompromi Antara DPR dan Pemerintah
    Dalam rapat bersama Kemenpan RB pada 5 Maret 2025, Komisi II merekomendasikan tenggat waktu berbeda untuk CPNS dan PPPK. CPNS diusulkan diangkat paling lambat Oktober 2025, sementara PPPK bisa ditunda hingga Maret 2026. “Tidak perlu serentak. Daerah yang siap harus diperbolehkan merekrut lebih cepat,” tegas Dede saat dihubungi media, Sabtu (8/3/2025).

    Namun, Menteri PANRB Rini Widyantini akhirnya memutuskan pengangkatan CPNS 2024 tetap dilaksanakan serentak per 1 Oktober 2025, dan PPPK pada 1 Maret 2026. Keputusan ini tertuang dalam surat resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 7 Maret 2025. Rini menjelaskan, penundaan diperlukan untuk memastikan kesiapan instansi dalam menyelesaikan alokasi formasi, penempatan jabatan, dan ketersediaan anggaran, terutama di daerah yang sedang mengalami transisi kepemimpinan.

    Baca Juga: Alasan Kementerian PANRB Tunda Pengangkatan CPNS 2024 hingga 2025

    Tantangan Anggaran dan Efisiensi di Pemerintah Daerah
    Dede Yusuf mengungkapkan, penundaan awal pengangkatan CPNS dan PPPK dipicu keterbatasan anggaran daerah pasca-transisi kepala daerah serta upaya efisiensi belanja. Di sisi lain, Rini menekankan pentingnya penyeragaman Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN untuk memudahkan pengelolaan kepegawaian nasional. “Proses ini harus cermat agar tidak timbul masalah struktural ke depan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (7/3/2025).

    Statistik Rekrutmen CASN 2024 dan Proses Seleksi
    Pemerintah membuka 248.970 formasi CPNS dan 1.017.111 lowongan PPPK pada 2024. Berdasarkan data Januari 2025, seleksi CPNS telah dimulai sejak Agustus 2024, sedangkan PPPK dilaksanakan dalam dua tahap: September 2024 (Tahap 1) dan Januari 2025 (Tahap 2). Saat ini, BKN sedang memetakan jadwal pengangkatan serentak sebagai panduan bagi instansi dan peserta yang lulus seleksi.

    Baca Juga: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap 1, Cek di Sini

    Imbauan Kemenpan RB untuk Persiapan Anggaran
    Sebelumnya, Rini telah menginstruksikan seluruh instansi menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN selama proses rekrutmen PPPK 2024. Langkah ini diharapkan meminimalkan kendala teknis saat pengangkatan resmi dilakukan.

    Dengan fokus pada percepatan rekrutmen dan penyeragaman sistem, kebijakan ini diharapkan menjawab kebutuhan SDM aparatur sekaligus menjaga stabilitas anggaran daerah.

  • Alasan Kementerian PANRB Tunda Pengangkatan CPNS 2024 hingga 2025

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, resmi mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024. Berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR, proses pengangkatan CASN akan dimulai Oktober 2025, sementara PPPK diundur hingga Maret 2026.

    Penyebab Penundaan: Perlunya Akurasi Data & Sinkronisasi Instansi
    Dalam keterangan resmi Jumat (7/3/2024), Rini menegaskan penundaan ini bukan soal efisiensi anggaran, melainkan upaya memperkuat sistem kepegawaian. “Proses pengangkatan wajib dilakukan cermat, terutama dalam penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan antar-instansi,” tegasnya.

    Faktor krusial lain adalah standarisasi Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN yang selama ini berbeda-beda tiap instansi. Kolaborasi Kementerian PANRB dengan BKN bertujuan menciptakan keseragaman TMT mulai 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan 1 Maret 2026 untuk PPPK.

    Baca Juga: CPNS 2024: Menpan RB Tegaskan Pengangkatan CPNS 2024 Hanya Disesuaikan, Tidak Ditunda

    Dukungan Anggaran & Proses Pengadaan yang Transparan
    Menjawab spekulasi soal pemotongan anggaran, Rini menjelaskan: “Anggaran belanja pegawai telah dipisiapkan secara khusus dan dikecualikan dari program efisiensi.” Instansi pemerintah pun telah diimbau menyiapkan dana bagi non-ASN yang lolos seleksi PPPK 2024.

    Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas rekrutmen ASN melalui:

    1. Verifikasi data formasi lintas kementerian/lembaga
    2. Penempatan strategis berdasarkan analisis kebutuhan
    3. Penghapusan disparitas sistem pengangkatan

    Dampak bagi Peserta Seleksi & Langkah Selanjutnya
    Para calon ASN diharapkan tetap memantau informasi resmi melalui portal BKN dan kanal komunikasi instansi tujuan. Penundaan ini justru memberi waktu tambahan bagi penyempurnaan dokumen administrasi dan persiapan mental memasuki dunia kerja pemerintahan.

  • Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025: Syarat, Jadwal, dan Cara Daftar Lowongan BUMN Terbaru

    Bagi Anda yang ingin berkarier di Badan Usaha Milik Negara, Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 resmi dibuka! Program tahunan Kementerian BUMN bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) ini menjadi peluang emas bagi fresh graduate hingga tenaga berpengalaman. Simak informasi lengkap pendaftaran RBB BUMN 2025, termasuk sistem kuota 1:1000, syarat, jadwal, dan strategi lolos seleksi!


    Apa Itu RBB BUMN 2025?

    Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) adalah program rekrutmen massal untuk mengisi ribuan posisi di berbagai perusahaan BUMN. Tahun ini, RBB 2025 terbuka untuk lulusan SMA/sederajat, D3, S1/D4, hingga S2. Sistem kuota RBB BUMN kembali diterapkan, di mana setiap 1.000 pendaftar hanya memperebutkan 1 kursi. Artinya, Anda harus cepat mendaftar sebelum kuota penuh!


    Sistem Kuota RBB BUMN 2025: 1:1000

    Sistem Kuota RBB BUMN 2025: 1:1000

    Sistem kuota pendaftaran RBB 2025 menggunakan rasio 1:1000. Artinya, setiap 1.000 pelamar hanya bersaing untuk 1 posisi. Contoh: Jika BUMN membuka 2.000 kuota, hanya tersedia 2 posisi.

    • Kuota RBB BUMN tahun lalu mencapai 688 lowongan untuk 1.830 posisi.
    • Jika kuota penuh, pelamar bisa pilih lowongan lain di BUMN berbeda.
    • Catatan: Setiap pelamar hanya boleh memilih 1 posisi, jadi pastikan pilihan sesuai kompetensi!

    Jadwal RBB BUMN 2025

    Hingga kini, jadwal resmi RBB 2025 belum diumumkan. Namun, berdasarkan pola tahun lalu:

    • Pendaftaran RBB BUMN 2024: 23 Maret–1 April 2024.
    • Prediksi pendaftaran RBB BUMN 2025: Maret 2025.
    • Tes Online: Akhir Maret–Awal April 2025.

    Pantau terus media sosial Kementerian BUMN (@kementerianbumn) dan website FHCI untuk info terupdate!


    Syarat dan Dokumen Pendaftaran RBB BUMN 2025

    @kementrianBUMN

    Persyaratan Umum:

    • WNI, usia maksimal:
    • SMA/SMK: 25 tahun
    • D3: 27 tahun
    • S1/D4: 30 tahun
    • S2: 35 tahun
    • Berpengalaman: 45 tahun
    • IPK minimal: 3.00 (S1/D4) dan 3.25 (S2).
    • Sehat jasmani-rohani, bebas narkoba.

    Dokumen Wajib:

    • KTP, ijazah/SKL, transkrip nilai.
    • Pas foto, sertifikat TOEFL (jika ada), SKCK.
    • Surat rekomendasi (prestasi/komunitas).

    Tahapan Seleksi RBB BUMN 2025

    1. Registrasi Online: Di portal FHCI.
    2. Seleksi Administrasi.
    3. Tes Online 1: TKD, AKHLAK, wawasan kebangsaan.
    4. Tes Online 2: Bahasa Inggris (kecuali SMA).
    5. Tes Bidang: Psikotes, wawancara, tes kesehatan.
    6. Pengumuman Akhir.

    Pro Tips: Ikuti trial test untuk simulasi tes online!


    Cara Daftar RBB BUMN 2025

    1. Buat Akun: Registrasi di portal FHCI.
    2. Lengkapi CV & Dokumen: Unggah KTP, ijazah, dan sertifikat.
    3. Pilih Lowongan: Cek daftar posisi di dashboard dan apply sebelum kuota penuh!

    Daftar Perusahaan BUMN di RBB 2025

    Berikut prediksi perusahaan peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2025:

    • Sektor Keuangan: Bank BRI, Bank Mandiri, Pegadaian.
    • Energi: Pertamina, PLN, Pupuk Indonesia.
    • Konstruksi: Waskita Karya, Wijaya Karya.
    • Transportasi: Kereta Api Indonesia, Pelabuhan Indonesia.
    • Telekomunikasi: Telkom Indonesia.

    Baca Juga: Lowongan Kerja PT Pegadaian 2025: Peluang Karir untuk Lulusan S1


    Tips Lolos Seleksi RBB BUMN 2025

    • Pilih posisi sesuai latar belakang pendidikan/pengalaman.
    • Persiapkan dokumen sejak dini untuk hindari kesalahan administrasi.
    • Pelajari materi tes: TKD, AKHLAK, dan wawasan kebangsaan.
    • Manfaatkan trial test untuk tingkatkan kesiapan.

    Segera daftar RBB BUMN 2025 sebelum kuota penuh! Kunjungi portal FHCI BUMN untuk info detail lowongan, atau pantau media sosial Kementerian BUMN. Jangan lewatkan kesempatan berkarier di perusahaan BUMN terkemuka Indonesia!

  • CPNS 2024: Menpan RB Tegaskan Pengangkatan CPNS 2024 Hanya Disesuaikan, Tidak Ditunda

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pengangkatan CPNS 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak mengalami penundaan, melainkan penyesuaian jadwal. Hal ini disampaikan usai rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (5/3/2025). Menurut Rini, langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses seleksi CPNS 2024 dan PPPK berjalan optimal, termasuk penempatan ASN yang sesuai dengan program prioritas pembangunan.

    Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK

    Rini menjelaskan bahwa pengangkatan CASN 2024 (termasuk CPNS dan PPPK) akan dilakukan secara bertahap. CPNS direncanakan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan PPPK akan menyusul pada Maret 2026. Penyesuaian ini, menurut Menpan RB, bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan untuk menyelesaikan proses seleksi secara menyeluruh. “Bukan ditunda, hanya disesuaikan agar semua tahapan rekruitmen CPNS 2024 tuntas, termasuk memastikan pemerataan ASN di daerah,” ujarnya.

    Baca Juga: Update! Hasil Seleksi CPNS 2024 Untuk Instansi Pusat dan Daerah, Cek Link Disini

    Komitmen Menpan RB dan DPR RI Pastikan Hak Pelamar

    Keputusan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS ini telah disepakati bersama Komisi II DPR RI. Pemerintah menjamin pelamar yang lulus seleksi CASN 2024 tetap diangkat sesuai ketentuan. “DPR dan pemerintah sepakat. Semua yang lulus akan diangkat, tidak ada yang dikorbankan,” tegas Rini. Langkah ini juga sejalan dengan upaya peningkatan SDM ASN untuk mendukung modernisasi institusi pemerintah.

    Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2025: Jadwal, Syarat, dan Cara Daftar Terbaru

    Alasan Di Balik Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CASN

    Dalam paparannya, Menpan RB menyebut beberapa faktor yang memengaruhi penyesuaian pengadaan CASN 2024, antara lain:

    1. Permintaan penundaan seleksi dari sejumlah daerah akibat ketidaksiapan teknis.
    2. Perlunya sinkronisasi formasi CPNS 2024 dengan kebutuhan prioritas nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
    3. Proses penataan ASN nasional untuk menghindari kelebihan pegawai di instansi tertentu.

    Rini menambahkan, “Kami mempertimbangkan kebutuhan penempatan ASN untuk mendukung program strategis, termasuk menjawab tantangan dalam proses rekruitmen CPNS.”

    Dampak Penyesuaian bagi Pelamar CPNS 2024

    Meski jadwal pengumuman CPNS 2024 dan pengangkatan mundur, Menpan RB memastikan kuota penerimaan tetap sesuai rencana, termasuk 60.000 formasi untuk IKN. Pelamar diimbau memantau informasi resmi melalui portal kementerian PAN RB atau platform seleksi PPPK 2024 yang terintegrasi.

    Baca Juga: Perbandingan PNS dan PPPK dalam Konteks Aparatur Sipil Negara (ASN)

    Fokus Pemerintah pada Pemerataan dan Kualitas ASN

    Penyesuaian ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ASN dan memastikan kualitas SDM. Dengan penjadwalan ulang, diharapkan proses verifikasi dokumen, tahapan seleksi CPNS, dan penempatan pegawai lebih matang.

    Dengan penyesuaian ini, pemerintah berkomitmen menjaga transparansi proses rekruitmen CPNS 2024 sambil memastikan kualitas dan kesiapan ASN dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pantau terus update resmi dari kementerian PAN RB untuk informasi terkini!